BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu usulan yang saat ini dikaji adalah menghentikan pemberian bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi mampu, yakni kelompok desil 8, 9, dan 10.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Hingga kini, keputusan resmi mengenai perubahan sasaran penerima MBG masih dalam tahap pembahasan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, menjelaskan bahwa wacana pembatasan penerima bantuan memang sudah muncul dalam pembahasan internal.
Namun, pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan baru.
Menurutnya, seluruh aspek sedang dianalisis agar pelaksanaan Program MBG tetap berjalan efektif sekaligus tepat sasaran.
Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan gizi dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan.
“Itu masih kita kaji lagi. Memang sudah ada wacana ke sana, tapi masih kita kaji lagi,” ujar Trenggono, Minggu (19/7).
Selain mengkaji kelompok ekonomi yang berhak menerima bantuan, pemerintah juga sedang menyusun mekanisme penyaluran yang lebih akurat.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah sistem penetapan penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian program.
Trenggono mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan apakah Program Makan Bergizi Gratis nantinya hanya akan diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 7.
Hasil akhir dari kajian tersebut akan diumumkan setelah seluruh proses evaluasi selesai.
“Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai,” katanya.
BGN menargetkan proses evaluasi kebijakan ini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Selama proses tersebut berlangsung, pemerintah juga akan mengumpulkan berbagai data pendukung agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan.
Menurut Trenggono, prinsip utama dalam penyusunan kebijakan baru tetap mengedepankan asas keadilan.
Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan akan menjadi prioritas utama dalam menerima manfaat dari Program MBG.
“Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas, jadi apanya disesuaikan nanti ya,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, juga telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk tidak lagi memberikan Makan Bergizi Gratis kepada siswa dari keluarga yang masuk kategori ekonomi mapan.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/7).
Dalam rapat itu, pemerintah membahas langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program unggulan di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Agustina menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 8, 9, dan 10 dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga tidak lagi menjadi sasaran utama penerima bantuan.
“Untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi,” ujar Agustina.
Apabila kebijakan tersebut nantinya diterapkan, maka anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan lebih difokuskan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, pemerintah berharap manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Melalui penyempurnaan sasaran penerima, Program MBG diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang. (*/stch/dda)
