BANYUMASEKSPRES.ID, Rencana peluncuran sistem transaksi digital berbasis NIK atau Payment ID yang semula dijadwalkan aktif pada 17 Agustus 2025, dipastikan mengalami penundaan.
Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa sistem ini masih berada dalam tahap uji coba dan pengembangan sehingga belum dapat langsung diluncurkan secara resmi.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mengerjakan berbagai tahapan penting untuk memastikan Payment ID berjalan optimal.
Menurut Dicky, hingga saat ini Payment ID belum benar-benar eksis dan masih berada dalam fase sandbox atau uji coba terbatas.
Pihak BI juga melakukan proses piloting guna menguji infrastruktur dan mekanisme sistem sebelum dirilis untuk publik.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” terang Dicky di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Uji Coba Payment ID Fokus pada Penyaluran Bansos Nontunai
Dicky menjelaskan bahwa tahap uji coba berikutnya dijadwalkan berlangsung pada September 2025.
Fokus uji coba kali ini adalah pada penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai, yang merupakan program di bawah kewenangan pemerintah.
Karena itu, pemerintah akan dilibatkan langsung dalam proses uji coba ini, khususnya untuk memastikan integrasi data dan keamanan sistem.
“Hal terkait uji cobanya adalah bansos nontunai, itu masih diuji coba. Bansos nontunai akan ada program barunya oleh pemerintah di bulan September ada rencana di-launching di Banyuwangi. Itu yang kita bantu melakukan uji coba. Uji cobanya sekadar melakukan identifikasi apa yang selama ini BI sudah punya,” ujarnya.
Dengan melibatkan pemerintah, diharapkan uji coba ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelayakan penerapan Payment ID di tingkat nasional.
Jaminan Keamanan Data dalam Sistem Payment ID
Seiring dengan rencana penerapan sistem ini, muncul kekhawatiran dari sebagian masyarakat terkait risiko kebocoran data dan potensi pengawasan berlebihan terhadap transaksi pribadi.
Menanggapi hal tersebut, BI menegaskan bahwa kerahasiaan data dan transaksi masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama.
Sistem Payment ID akan dijalankan dengan prinsip consent based, yaitu memerlukan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum informasi dapat digunakan.
“Setiap data individu kalau di sistem keuangan harus dengan konsen, harus dengan persetujuan dari pemilik datanya, tidak bisa sembarangan. Itu backbone-nya bisnis kepercayaan yang namanya perbankan,” lanjut Dicky.
Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital yang terhubung dengan NIK.
Awalnya Dijadwalkan Rilis pada 17 Agustus 2025
Sebelumnya, informasi mengenai peluncuran Payment ID sempat disampaikan oleh Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan.
Dudi menyebutkan bahwa Payment ID akan menjadi salah satu inovasi besar dalam sistem pembayaran nasional karena memiliki kemampuan yang kuat untuk menghubungkan berbagai jenis transaksi secara lebih efisien.
“17 Agustus nanti akan keluar yang namanya Payment ID. Payment ID ini sangat powerful,” ujar Dudi.
Namun, dengan adanya keputusan untuk memperpanjang tahap uji coba, peluncuran tersebut dipastikan mundur hingga sistem benar-benar siap digunakan masyarakat secara luas.
BI menekankan bahwa uji coba merupakan langkah strategis untuk meminimalisir risiko saat Payment ID resmi diluncurkan.
Melalui sandbox dan piloting, pihaknya dapat mengidentifikasi potensi kendala teknis, keamanan, dan integrasi, serta memastikan bahwa sistem mampu menangani volume transaksi tinggi dengan kecepatan dan keamanan optimal.
Tahap ini juga menjadi kesempatan bagi BI dan pemerintah untuk menyesuaikan regulasi pendukung, termasuk perlindungan data pribadi dan mekanisme pengawasan yang seimbang antara kepentingan keamanan serta privasi pengguna.
Jika uji coba berjalan sesuai rencana, Payment ID diproyeksikan dapat memberikan manfaat luas, mulai dari efisiensi pembayaran, transparansi penyaluran dana pemerintah, hingga memperkuat inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, keterkaitan sistem ini dengan NIK juga diharapkan mampu mempercepat validasi identitas pengguna, mengurangi potensi penipuan, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Dengan berbagai persiapan yang matang, BI optimistis Payment ID akan menjadi salah satu inovasi penting dalam ekosistem pembayaran digital nasional.(taa)
