BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas terus berupaya keras mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya mencapai angka signifikan, yaitu 13.426 anak.
Data ini menyoroti fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah di wilayah Banyumas yang belum mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya.
Pemerintah daerah memandang bahwa salah satu cara efektif untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan memberikan pendampingan intensif serta memotivasi anak-anak tersebut agar kembali bersekolah.
Menurut Joko Wiyono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, masalah ATS ini sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.
“Kalau Anak Tidak Sekolah (ATS) faktornya banyak, yang pertama itu bisa juga yang bersangkutan tidak ada motivasi untuk sekolah karena dia sudah mempunyai kesibukan lain yang bisa menghasilkan uang,” kata Joko.
Fenomena anak usia sekolah yang sudah terjun ke dunia kerja untuk mencari nafkah menjadi salah satu hambatan utama.
Joko menjelaskan bahwa ketika anak-anak sudah merasakan hasil dari bekerja, mereka cenderung memiliki pola pikir pragmatis dan menganggap pendidikan tidak lagi diperlukan.
“Karena ada juga keadaan yang berpikir pragmatis, tidak perlu sekolah karena sudah mendapatkan uang,” tambahnya.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena anak-anak yang seharusnya masih menimba ilmu justru memilih jalan pintas dengan bekerja.
Jika pola pikir seperti ini terus dibiarkan tanpa intervensi, maka risiko menutup masa depan mereka sendiri akan semakin besar.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah merasa perlu hadir untuk memberikan pendampingan psikologis serta membangkitkan motivasi, sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan tetap menjadi jalan utama menuju kehidupan yang lebih baik.
Joko juga menekankan bahwa penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah semata. Semua pihak harus ikut berperan aktif, mulai dari orang tua, sekolah hingga lingkungan sekitar untuk mendorong anak-anak kembali ke bangku pendidikan.
“Yang penting adalah bagaimana mendorong masyarakat. Kalau tidak berminat di sekolah formal bisa nonformal di sekolah PKBM,” jelas Joko Wiyono.
Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dianggap sebagai solusi alternatif yang dapat digunakan. Sekolah nonformal ini menawarkan pilihan bagi anak-anak yang mungkin merasa kurang nyaman dengan sistem pendidikan formal.
Dengan mengikuti pembelajaran di PKBM, anak-anak tetap dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta mendapatkan ijazah kesetaraan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika mereka mau.
Menariknya, faktor ekonomi yang selama ini sering dianggap sebagai penyebab utama anak putus sekolah ternyata bukanlah penyebab terbesar di wilayah Banyumas.
Joko menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil menutup celah ekonomi tersebut melalui berbagai program bantuan pendidikan.
“Karena faktor-faktor ekonomi saya rasa tidak, sekolah saat ini sudah tidak ada pungutan, ada bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Banyumas Pintar,” ujarnya lebih lanjut.
Dengan adanya fasilitas dan bantuan tersebut, alasan finansial seharusnya bukan lagi menjadi kendala bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Tantangan terbesar kini adalah membangun kesadaran dan motivasi baik bagi anak maupun orang tua agar kembali menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka.
Penanganan terhadap 13.426 ATS di Banyumas saat ini menjadi tantangan besar yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar dapat diselesaikan bersama-sama.
Dinas Pendidikan berharap melalui pendampingan dan pemberian motivasi serta dukungan dari semua pihak terkait, akan semakin banyak anak-anak di Banyumas yang kembali duduk di bangku sekolah demi masa depan mereka yang lebih cerah dan penuh harapan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas menyadari betul bahwa investasi dalam sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Oleh karena itu, upaya serius dalam menangani masalah ATS bukan hanya penting untuk masa kini tetapi juga merupakan langkah strategis demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah bersama komponen masyarakat lainnya sangat diperlukan agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing tanpa terkendala apapun termasuk faktor ekonomi atau sosial budaya setempat.
Joko Wiyono mengajak semua pihak untuk melihat permasalahan ATS bukan hanya sebagai beban tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan perubahan sosial secara konstruktif dengan memberikan perhatian lebih kepada pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah maupun nasional pada umumnya.
Diharapkan dengan adanya sinergi positif antara pemerintah masyarakat lembaga pendidikan serta keluarga, maka target pengurangan angka ATS akan tercapai secara signifikan sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat luas terutama generasi muda sebagai harapan masa depan bangsa. (res/stch)
