BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pemerataan tenaga pelayanan publik di Kabupaten Cilacap masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama bagi daerah-daerah pinggiran yang masuk kategori wilayah terpencil, terluar, dan terisolasi (3T).
Meski memiliki ribuan aparatur sipil negara (ASN), distribusi mereka masih belum merata. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah pelosok.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman mengungkapkan bahwa saat ini total ASN di Kabupaten Cilacap berjumlah 14.571 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.068 pegawai negeri sipil (PNS), 6.369 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 140 calon PNS (CPNS).
Namun, menurut Syamsul, angka tersebut belum menjawab kebutuhan layanan masyarakat secara menyeluruh. Masih banyak wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan mengalami kekurangan SDM di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar publik.
“Ketimpangan distribusi ASN masih menjadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Sebagian besar ASN masih menumpuk di pusat kota,” ungkap Syamsul di Cilacap, awal pekan ini.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya soal lokasi, tetapi juga dari sisi organisasi. Mayoritas ASN yang ada saat ini lebih banyak bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara, di sektor pelayanan publik lainnya, termasuk administrasi pemerintahan di tingkat desa atau kecamatan pelosok, masih sangat minim.
“Distribusi ASN yang tidak merata ini jelas berdampak. Di satu sisi, kebutuhan sektor pendidikan dan kesehatan cukup terpenuhi, tapi di sektor-sektor pelayanan lainnya, terutama di daerah 3T, masih sangat kurang,” lanjutnya.
Selain masalah distribusi, Pemkab Cilacap juga menghadapi persoalan keterbatasan anggaran daerah, terutama dalam hal penataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN.
Banyak tenaga honorer yang hingga saat ini belum terserap sebagai PPPK dan masih mengandalkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
“Kami juga menghadapi keterbatasan fiskal dalam proses penataan tenaga honorer. Masih banyak yang belum terakomodasi untuk menjadi PPPK,” kata Bupati.
Ia menekankan bahwa kehadiran ASN di wilayah-wilayah terpencil bukan hanya soal administrasi semata, tapi juga menjadi penopang utama dalam memastikan layanan publik berjalan, termasuk pendidikan, kesehatan, serta layanan kependudukan.
Untuk mengatasi masalah ini, Bupati Cilacap meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ia juga berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menyuarakan kondisi riil Kabupaten Cilacap agar solusi jangka panjang bisa segera dicarikan.
“Di banyak wilayah 3T di Cilacap, ASN adalah ujung tombak pemerintahan. Kehadiran mereka bukan hanya formalitas, tapi sangat vital bagi masyarakat,” tegasnya.
Syamsul menambahkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang cukup luas dan beragam, menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi ASN.
Selain membutuhkan anggaran yang memadai, dibutuhkan juga kebijakan afirmatif dari pusat agar kebutuhan tenaga pelayanan publik bisa terpenuhi secara adil, termasuk di wilayah-wilayah dengan akses sulit.
Situasi ini juga dikhawatirkan akan semakin kompleks jika tidak ditangani secara sistematis. Ketimpangan pelayanan publik di daerah pinggiran dikhawatirkan bisa memicu ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Oleh sebab itu, Bupati meminta adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan legislatif untuk menyusun strategi distribusi ASN yang lebih efektif dan berkeadilan.
Dengan total ASN yang relatif besar, Pemkab Cilacap berharap distribusi bisa lebih merata dan mengarah ke daerah yang benar-benar membutuhkan.
Tanpa langkah konkret, ketimpangan ini berpotensi terus berulang dan memperburuk kesenjangan pelayanan publik di Cilacap, terutama bagi masyarakat di pelosok. (ray/stch)
