BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang baru saja diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa prevalensi tengkes atau stunting pada balita usia 0 hingga 59 bulan mengalami penurunan signifikan, yakni menjadi 19,8 persen. Penurunan ini dibandingkan dengan angka 20,6 persen pada tahun 2023.
Meski membawa kabar baik, hasil survei tersebut juga menegaskan bahwa masih ada tantangan besar dalam upaya penurunan tengkes secara nasional.
Dari survei yang melibatkan sekitar 300.000 balita di 38 provinsi, ditemukan bahwa angka 19,8 persen berarti ada sekitar 4,4 juta balita di Indonesia yang masih mengalami stunting.
“Jika diterjemahkan, 2024 berhasil menurunkan (tengkes pada) 357.705 balita,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Asnawi Abdullah, dalam keterangan resminya.
Menurut Asnawi, tren penurunan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tengkes berada pada jalur yang tepat. Ia optimistis bahwa pada tahun 2045, Indonesia dapat mencapai target prevalensi tengkes sebesar 5 persen, asalkan laju penurunannya stabil.
Untuk mencapainya, dibutuhkan penurunan minimal 325.000 balita tengkes setiap tahun.
Namun, ia menekankan adanya potensi kenaikan tengkes pada kelompok usia tertentu yang patut diwaspadai.
Sebuah fenomena yang muncul dalam survei terbaru menunjukkan bahwa anak usia 1 tahun pada 2023 yang tidak mengalami tengkes, pada 2024 justru menunjukkan peningkatan prevalensi saat memasuki usia di atas 12 bulan.
“Di 2023 ada 13,1 persen dan ketika dilakukan survei lagi di tahun setelahnya ditemukan 19,9 persen. Ini artinya ada balita tengkes baru,” ujar Asnawi.
Ia juga menyoroti korelasi antara status ekonomi dan risiko tengkes. Dari data SSGI 2024, ditemukan bahwa tiga dari sepuluh balita yang hidup di keluarga miskin memiliki risiko mengalami stunting.
Selain itu, terdapat disparitas antarwilayah. Sebanyak 12 provinsi tercatat memiliki angka tengkes di bawah rata-rata nasional, di antaranya adalah Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Sebaliknya, wilayah seperti Nusa Tenggara Timur masih mencatatkan prevalensi tengkes yang tinggi.
Asnawi menilai, kesenjangan ini memerlukan pendekatan intervensi yang lebih presisi dan sesuai konteks wilayah masing-masing.
Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyampaikan bahwa stunting merupakan masalah kronis yang telah berlangsung lama di Indonesia.
Ia mengakui bahwa menurunkan angka tengkes bukan perkara mudah, karena menyangkut faktor sosial, ekonomi, hingga pola pengasuhan anak yang sangat beragam di tiap daerah.
“Tantangan terberat adalah memastikan bagaimana intervensinya agar bisa presisi dan disiplin,” ujar Wihaji.
Sebagai bagian dari upaya konkret, Indonesia kini memiliki data keluarga risiko stunting (KRS) yang dimanfaatkan untuk melakukan intervensi gizi dan kesehatan secara lebih terarah.
Wihaji menyebutkan, keluarga yang masuk dalam kategori KRS harus mendapat perhatian dan dukungan secara berkelanjutan.
“Berbagai sektor harus bahu-membahu dalam mengintervensi. Kami terus ikhtiar untuk turunkan tengkes,” tegasnya.
Stunting atau tengkes telah lama menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Selain memengaruhi tumbuh kembang anak, tengkes juga berkaitan erat dengan daya pikir, risiko penyakit kronis, hingga produktivitas di usia dewasa.
Dengan prevalensi yang masih menyentuh angka 4,4 juta balita, penanganan tengkes tetap menjadi pekerjaan rumah besar di sektor kesehatan dan pembangunan keluarga di Indonesia. (*stch)
