BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai menggeser arah prioritas pembangunan dalam penyusunan RAPBD Banjarnegara 2027.
Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur banyak bertumpu pada sektor jalan, pemerintah daerah kini mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap infrastruktur pendidikan dan pertanian.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Banjarnegara dalam rapat paripurna, Jumat (11/9/2026).
Selain mengarahkan anggaran pada sektor pendidikan dan pertanian, Pemkab Banjarnegara juga menyiapkan percepatan pembangunan RSUD Wanayasa.
Di sektor pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Clangap juga mulai diproses untuk menjawab persoalan pengairan yang selama ini dikeluhkan petani.
Penyerahan Raperda APBD 2027 tersebut menjadi tahapan awal pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM dan dihadiri anggota DPRD serta perwakilan organisasi perangkat daerah.
Bupati Amalia Desiana mengatakan penyusunan APBD 2027 harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program yang telah direncanakan perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
“Kita juga memasukkan prioritas-prioritas masyarakat yang menjadi semangat perjuangan di tahun 2027, agar program yang diharapkan masyarakat ini bisa terlaksana dengan cepat dan baik,” kata Amalia.
Salah satu perubahan yang ditekankan adalah arah pembangunan yang tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur jalan.
“Tahun 2027 kita mulai bergeser dengan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur pertanian,” ujarnya.
Pergeseran prioritas tersebut membuat pembangunan pendidikan dan pertanian menjadi bagian penting dalam penyusunan program kerja Pemkab Banjarnegara pada 2027.
Infrastruktur pendidikan dinilai penting untuk mendukung kualitas layanan belajar, sementara infrastruktur pertanian berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.
Dengan perubahan arah ini, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat.
Dalam penyusunan APBD 2027, Bupati Amalia juga menekankan pentingnya tata kelola perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia mengingatkan bahwa seluruh program pembangunan harus masuk ke dalam sistem tersebut. Pengecualian hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat.
Ketentuan itu menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas.
Di sisi lain, Amalia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyusunan program.
Namun, aspirasi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan perencanaan serta kemampuan anggaran daerah.
Artinya, tidak semua usulan dapat langsung dimasukkan sebagai program. Setiap kebutuhan masyarakat harus melalui proses perencanaan dan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
Pemkab Banjarnegara berharap mekanisme tersebut dapat membuat pelaksanaan APBD lebih terarah serta memastikan program prioritas benar-benar dapat dijalankan.
Selain pendidikan dan pertanian, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam arah pembangunan Banjarnegara.
Pemkab Banjarnegara berencana mempercepat penandatanganan MoU pembangunan RSUD Wanayasa.
Rumah sakit tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah atas Banjarnegara.
Rencana pembangunan RSUD Wanayasa sebelumnya juga menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan daerah.
DPRD Banjarnegara meminta pembangunan tersebut mendapatkan pengawasan, termasuk dari sisi kualitas dan kepastian hukumnya.
Dengan adanya rumah sakit di wilayah Wanayasa, masyarakat di kawasan tersebut diharapkan memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat.
Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarnegara meningkatkan pelayanan publik.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah sakit.
Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini membutuhkan akses lebih dekat.
Sektor pertanian mendapat perhatian melalui rencana rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Clangap.
Menurut Amalia, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut telah memasuki tahap lelang.
Program ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan pengairan yang selama ini menjadi keluhan petani.
“Sehingga keresahan dari masyarakat, terutama petani yang mengalami kesulitan terkait dengan air, itu bisa terselesaikan di tahun ini,” kata Amalia.
Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan pertanian.
Karena itu, perbaikan jaringan irigasi menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur pertanian yang mendapatkan perhatian dalam arah APBD 2027.
Pemkab Banjarnegara berharap rehabilitasi jaringan tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani yang membutuhkan pasokan air untuk lahan pertanian.
Dengan pergeseran fokus pembangunan menuju infrastruktur pertanian, pemerintah daerah tidak hanya berupaya meningkatkan sarana produksi, tetapi juga menangani persoalan dasar yang berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas pertanian.
Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM mengatakan rapat paripurna penyerahan Raperda APBD 2027 merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran.
Menurut Slamet, DPRD perlu mengetahui gambaran kebijakan eksekutif yang akan dituangkan dalam APBD 2027.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Rapat ini penting untuk mengetahui gambaran eksekutif yang dituangkan dalam APBD tahun 2027, agar memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat Banjarnegara,” kata Slamet.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RAPBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga mengenai arah penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
DPRD selanjutnya akan membahas Raperda APBD yang telah disampaikan pemerintah daerah sesuai tahapan pembahasan yang berlaku.
Penyusunan RAPBD Banjarnegara 2027 menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan program pembangunan yang dianggap paling penting bagi masyarakat.
Pergeseran fokus dari dominasi pembangunan jalan menuju infrastruktur pendidikan dan pertanian menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Di bidang pendidikan, perhatian diarahkan pada infrastruktur yang dapat mendukung proses pembelajaran.
Sementara pada sektor pertanian, pemerintah memprioritaskan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi.
Di bidang kesehatan, pembangunan RSUD Wanayasa diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertanian dengan penghidupan masyarakat, sedangkan kesehatan berkaitan dengan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, arah RAPBD Banjarnegara 2027 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Pemkab Banjarnegara berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat mempertajam prioritas berdasarkan kemampuan anggaran serta kebutuhan masyarakat.
Dengan penyerahan Raperda APBD 2027, proses pembahasan anggaran kini memasuki tahapan berikutnya.
Pemerintah daerah dan DPRD akan menentukan program yang dapat menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan Banjarnegara pada 2027. (*/stch/dda)
