BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Layanan bus sekolah gratis di Kabupaten Purbalingga terancam berhenti beroperasi mulai September 2026 akibat keterbatasan anggaran operasional.
Jika tidak ada tambahan dana melalui APBD Perubahan, ratusan pelajar yang selama ini mengandalkan fasilitas tersebut berpotensi kehilangan akses transportasi gratis menuju sekolah.
Kondisi ini muncul setelah anggaran operasional bus sekolah terdampak kebijakan efisiensi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana yang tersedia saat ini hanya mampu membiayai operasional armada hingga Agustus 2026.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purbalingga, Sunarno, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar layanan bus sekolah gratis tetap dapat beroperasi hingga akhir tahun.
“Ke depannya kita ajukan di Perubahan, bisa ditambahkan bisa tidak. Namun harapannya tetap dilanjutkan, karena ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung program Kabupaten Layak Anak,” ujarnya, Kamis (2/7).
Menurut Sunarno, keberadaan bus sekolah gratis memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Selain membantu mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan orang tua setiap hari, layanan tersebut juga memberikan akses perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi para pelajar.
Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama bagi siswa yang tinggal cukup jauh dari sekolah.
Karena itu, Dishub berharap dukungan anggaran dapat segera disetujui agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti di tengah tahun ajaran baru.
Di tengah keterbatasan anggaran, Dinas Perhubungan Purbalingga tetap menyiapkan rencana pengembangan layanan bus sekolah.
Saat ini, proses administrasi armada bantuan dari pemerintah pusat masih berlangsung sebagai bagian dari persiapan pembukaan trayek baru.
Namun, realisasi pengoperasian rute tambahan tersebut masih bergantung pada kepastian anggaran operasional serta hasil koordinasi dengan berbagai pihak yang telah mengajukan permohonan layanan bus sekolah.
Sunarno menegaskan trayek baru nantinya tidak akan berbenturan dengan jalur angkutan umum yang sudah beroperasi sehingga keberadaan bus sekolah tetap mendukung ekosistem transportasi tanpa mengganggu pelaku angkutan yang ada.
“Nanti kita bicarakan dengan pihak-pihak yang mengajukan permohonan pelayanan trayek. Yang jelas dan pasti, lokasinya tidak akan berada di trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang ada saat ini,” jelasnya.
Dishub Purbalingga kini menaruh harapan besar pada pembahasan APBD Perubahan 2026.
Apabila usulan tambahan anggaran disetujui, layanan bus sekolah gratis dipastikan dapat terus melayani para pelajar hingga akhir tahun sekaligus membuka peluang pengembangan trayek baru.
Sebaliknya, jika tambahan anggaran tidak tersedia, operasional bus sekolah terancam dihentikan mulai September 2026.
Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak langsung pada ratusan siswa yang selama ini memanfaatkan layanan tersebut sebagai sarana transportasi harian.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan agar program bus sekolah gratis tetap berjalan.
Selain mendukung dunia pendidikan, keberadaan layanan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui penyediaan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh para pelajar. (alw/stch/dda)
