BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam konteks kebijakan transportasi umum di Indonesia, isu pembentukan gerbong khusus merokok kembali menjadi perbincangan hangat.
Usulan ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan, kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada Rabu (20/8). Namun, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan tegas terkait usulan tersebut.
Gibran menilai bahwa usulan untuk menyediakan gerbong khusus merokok tidak sejalan dengan program kesehatan yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden,” ujar Gibran saat mengunjungi Stasiun Balapan di Solo pada Minggu (24/8).
Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini sangat serius dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai inisiatif.
Diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya pemberantasan stunting. Selain itu, pemerintah telah menetapkan regulasi ketat untuk menekan jumlah perokok.
“Sudah ada Surat Edaran, sudah ada undang-undangnya, sudah ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok,” tambah Gibran.
Meski demikian, Gibran mengatakan bahwa pemerintah tetap akan mempertimbangkan usulan mengenai gerbong khusus merokok tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa saat ini hal itu belum menjadi prioritas utama. Gibran juga mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan oleh PT KAI mengingat keterbatasan anggaran perusahaan.
Sebagai alternatif, Gibran menyarankan agar PT KAI lebih memprioritaskan kelompok penumpang seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia serta kaum difabel dibandingkan perokok.
“Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan sebelumnya mengusulkan adanya gerbong khusus yang berfungsi sebagai kafe sekaligus area merokok dalam rapat bersama PT KAI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (20/8).
“Ada lah sisakan satu gerbong untuk cafe ya kan, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area pak,” kata Nasim Khan dalam rapat tersebut.
Beberapa hari kemudian, Nasim memberikan klarifikasi terkait usulannya. Dia menjelaskan bahwa usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat yang merasa hak-hak mereka sebagai penumpang belum sepenuhnya terakomodasi.
“Sebagai anggota DPR tugas saya adalah menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Usulan terkait adanya ruang atau gerbong khusus merokok di kereta muncul dari keluhan penumpang perokok yang merasa tidak terakomodasi,” jelas Nasim pada Sabtu (23/8).
Nasim menekankan bahwa usulannya bukan dalam rangka membela rokok tetapi mencari solusi agar hak dan kenyamanan semua penumpang dapat terjaga dengan baik.
Ia juga menyoroti fasilitas publik lainnya yang masih menyediakan area merokok dengan sistem ventilasi modern dan manusiawi sehingga baik penumpang perokok maupun non-perokok bisa merasa nyaman.
“Faktanya di lapangan masih ada yang merokok sembunyi-sembunyi di toilet atau sambungan gerbong keluar stasiun area publik dan itu lebih berbahaya. Dengan adanya ruang khusus justru bisa lebih aman dan tertib,” tuturnya.
Dalam konteks ini terlihat jelas adanya perbedaan pandangan antara kepentingan kesehatan publik yang ingin ditegakkan pemerintah dengan aspirasi segmen masyarakat tertentu yang disuarakan melalui wakil rakyat mereka di parlemen.
Di satu sisi pemerintah berupaya keras menerapkan kebijakan bebas rokok demi menciptakan lingkungan transportasi publik yang sehat sementara di sisi lain ada permintaan dari sebagian pengguna layanan agar kebutuhan mereka juga dipertimbangkan secara proporsional.
Perdebatan ini menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam pengelolaan transportasi umum di Indonesia terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif seperti kebijakan anti-rokok.
Langkah selanjutnya akan memerlukan dialog konstruktif antara para pemangku kepentingan termasuk pemerintah PT KAI serta masyarakat guna mencapai solusi terbaik bagi semua pihak.
Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan bebas rokok tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan publik melainkan juga menciptakan citra positif bagi sektor transportasi Indonesia secara keseluruhan terutama ketika banyak negara maju telah lama menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian integral dari pelayanan publik mereka.
Dengan demikian penting bagi para pembuat kebijakan termasuk DPR serta eksekutif untuk terus bekerja sama demi memastikan setiap keputusan didasarkan pada data ilmiah kuat serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas tanpa mengabaikan hak-hak individu tertentu yang mungkin merasa terdampak oleh perubahan tersebut.
Penanganan isu seperti ini memerlukan keseimbangan antara kesadaran akan pentingnya kesehatan kolektif serta penghormatan terhadap hak-hak individu terutama ketika berkaitan dengan kebiasaan pribadi seperti merokok dimana pendekatan inklusif bisa menjadi kunci menuju solusi berkelanjutan bagi semua pihak terkait isu ini. (*/stch)
