BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan yang inklusif dan berkeadilan sosial kembali ditegaskan dengan rencana penyediaan hunian bagi masyarakat umum. Tak hanya untuk aparatur sipil negara, IKN juga disiapkan agar bisa menjadi tempat tinggal layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Minggu (18/5). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus membangun fasilitas bagi TNI, Polri, atau ASN, tetapi juga membuka akses hunian bagi rakyat kecil yang selama ini seringkali tersisih dari pusat-pusat pembangunan.
“Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN,” ujar Basuki.
Menurutnya, penyediaan hunian bagi masyarakat umum di IKN adalah bagian dari visi besar pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota yang adil dan terbuka bagi siapa pun yang ingin menjadi bagian dari pembangunan nasional.
Basuki menambahkan, komitmen tersebut turut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau langsung lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.
Meski saat ini baru satu tower disiapkan untuk masyarakat umum, langkah ini menjadi simbol penting bahwa pemerintah tidak mengabaikan keberadaan warga biasa.
“Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” ucap Basuki menekankan arti inklusivitas dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.
Upaya tersebut juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menghadirkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, termasuk dalam bentuk kepemilikan atau akses terhadap tempat tinggal yang manusiawi di pusat pemerintahan.
“Komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Basuki.
Sejumlah infrastruktur penunjang di kawasan IKN pun tengah dikebut penyelesaiannya.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi, mengungkapkan bahwa berbagai proyek pembangunan di IKN menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.
“Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg serta ekosistemnya ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025,” kata Bimo saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Bimo menyebutkan bahwa infrastruktur inti yang mencakup istana negara, kantor-kantor kementerian, serta fasilitas pendukung seperti transportasi dan sarana sosial kini dalam tahap penyelesaian akhir. Semua itu disiapkan sebagai penunjang bagi ASN yang akan mulai bekerja dan tinggal di IKN.
Khusus untuk hunian ASN dan petugas negara, OIKN telah merampungkan sejumlah fasilitas tempat tinggal.
Total ada 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), serta 17 tower hunian ASN yang siap dihuni. Selain itu, tersedia pula lima tower untuk Paspampres, dua tower untuk anggota Polri, dan dua tower bagi BIN.
“Total hunian nantinya dapat menampung sekitar 13.810 ASN,” jelas Bimo, menjabarkan bahwa kapasitas hunian tersebut dirancang untuk mengakomodasi perpindahan besar-besaran ASN dari Jakarta ke IKN.
Kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) yang nantinya menjadi jantung kegiatan administratif juga diperkirakan mampu menampung hingga 9.465 pegawai, yang akan menjadi tulang punggung birokrasi di ibu kota negara yang baru.
Tak hanya mengejar penyelesaian infrastruktur, OIKN juga memastikan bahwa seluruh ekosistem pendukung kehidupan masyarakat akan tersedia secara lengkap.
Hal ini mencakup fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, taman kota, serta sistem transportasi yang terintegrasi.
Dengan hadirnya hunian bagi masyarakat umum, bukan hanya ASN yang akan menikmati manfaat dari pembangunan IKN.
Seluruh warga negara kini memiliki kesempatan yang setara untuk tinggal dan hidup layak di kota masa depan yang dibangun dengan prinsip inklusi sosial dan pemerataan.
Langkah pemerintah membuka akses hunian di IKN untuk masyarakat umum menjadi momentum penting dalam sejarah pembangunan ibu kota baru. Tidak hanya memperkuat narasi keadilan sosial, tapi juga membuktikan bahwa IKN bukanlah kota eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi elite pemerintahan.
IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern yang mengedepankan kemanusiaan, keberlanjutan, serta keadilan dalam akses terhadap ruang hidup. Dengan demikian, IKN tak sekadar simbol baru bagi negara, tapi juga wujud nyata dari cita-cita pemerintahan inklusif di era kepemimpinan Presiden Prabowo. (*)
