BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) mengadakan aksi protes di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat pada Kamis (27/11) sore.
Aksi ini menjadi sorotan karena para kepala desa merasa kecewa dan kesal akibat belum dicairkannya dana desa dan anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tahap II tahun 2025.
Kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya mencari kejelasan atas ketidakpastian pencairan dana yang dianggap krusial bagi keberlangsungan kegiatan pemerintahan desa.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, perwakilan Papdesi diterima oleh Direktur Dana Desa Kemenkeu. Para kepala desa menyampaikan keluhan terkait penundaan pencairan dana yang dinilai mengganggu operasional desa.
“Kami datang untuk mencari kejelasan. Dana desa dan anggaran KDMP ini sangat dibutuhkan masyarakat, tapi hingga sekarang belum dicairkan,” ujar Koordinator Aksi Papdesi, Wargiyati.
Menurutnya, pencairan dana tersebut sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti gaji honorer desa, kelompok kerja (pokja), serta operasional posyandu.
Penundaan pencairan dana ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan program-program desa tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang bergantung pada layanan dan dukungan keuangan dari pemerintah pusat.
Para kepala desa menyatakan bahwa program-program vital terpaksa tertunda karena anggaran yang seharusnya sudah tersedia belum juga dapat digunakan hingga akhir tahun.
Mereka menyoroti bahwa ketidakpastian ini berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Salah satu poin krusial yang disorot oleh Papdesi adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dianggap mempersulit mekanisme pencairan dana.
Aturan baru tersebut mengubah prosedur teknis distribusi dana sehingga memperlambat proses penyaluran di lapangan.
Meski sudah menyampaikan keberatan mereka kepada pihak Kemenkeu, para kepala desa mengaku belum mendapatkan jawaban pasti mengenai jadwal pencairan tahap II.
Pertemuan antara Papdesi dan pihak Kemenkeu berakhir tanpa adanya kesepakatan konkret atau kepastian jadwal pencairan dana.
Ketidakpastian ini mendorong para kepala desa untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan yang jelas dari pemerintah pusat.
“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar kalau tidak ada keputusan yang jelas,” tegas Wargiyati.
Reaksi keras dari Papdesi ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap sistem birokrasi yang dirasa kurang responsif terhadap kebutuhan mendesak di tingkat akar rumput.
Para kepala desa berharap bahwa suara mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat desa. (*/dda)
