BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Banjarnegara terus berjalan sepanjang 2026.
Dari total 72 paket pembangunan yang dibiayai melalui APBD Banjarnegara 2026, sebanyak 67 paket telah terealisasi.
Sementara itu, lima paket lainnya tidak dapat dilaksanakan karena terdampak rasionalisasi anggaran dan perubahan kondisi lapangan akibat banjir.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banjarnegara, M Arqom Al Fahmi, mengatakan lima paket yang batal terdiri dari dua pekerjaan jalan dan tiga pekerjaan jembatan.
Dua proyek jalan yang tidak dapat dilaksanakan merupakan pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov).
Kedua paket tersebut terdampak kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga dana yang sebelumnya disiapkan tidak lagi tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan.
“Dua paket jalan Bankeuprov terkena rasionalisasi, sehingga tidak tersedia anggaran,” kata Arqom, Selasa (11/8/2026).
Selain persoalan anggaran, tiga paket pekerjaan jembatan juga tidak dapat dilanjutkan. Kondisi lapangan mengalami perubahan setelah wilayah tersebut terdampak banjir.
Perubahan kondisi tersebut membuat rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya perlu dikaji dan disesuaikan kembali.
Menurut DPUPR Banjarnegara, perubahan kondisi lapangan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keberlanjutan proyek infrastruktur.
Pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya membutuhkan ketersediaan anggaran, tetapi juga harus menyesuaikan kondisi aktual di lokasi pekerjaan.
Pemerintah daerah lebih memilih mengarahkan anggaran yang tersedia untuk menangani kerusakan yang sifatnya mendesak dan berpotensi mengganggu akses masyarakat.
Salah satu prioritas adalah penanganan talud dan sayap jembatan yang mengalami longsor.
Kerusakan pada bagian tersebut dapat berdampak langsung terhadap kondisi jalan dan bahkan berpotensi menyebabkan akses masyarakat terputus.
“Beberapa kegiatan yang sifatnya urgent perlu segera ditangani, seperti talud dan sayap jembatan yang longsor karena bisa menyebabkan jalan terputus,” ujarnya.
Penanganan titik kritis menjadi penting mengingat karakter geografis Banjarnegara yang didominasi wilayah perbukitan.
Selain memiliki banyak ruas jalan yang berada di kawasan dengan kontur cukup berat, sejumlah wilayah juga memiliki risiko banjir dan longsor.
Kondisi tersebut membuat pemeliharaan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting.
Kerusakan kecil pada bagian jalan, talud, maupun jembatan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar apabila tidak segera ditangani.
DPUPR Banjarnegara memastikan penentuan lokasi yang menjadi prioritas penanganan tidak dilakukan secara sembarangan.
Tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat menjadi sejumlah faktor yang diperhitungkan.
Dengan keterbatasan anggaran, pekerjaan yang memiliki dampak paling besar terhadap mobilitas masyarakat akan lebih dulu ditangani.
Infrastruktur yang berpotensi mengganggu akses maupun keselamatan warga menjadi perhatian utama.
Strategi tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak.
Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga dampak kerusakan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.
Jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah di Banjarnegara.
Infrastruktur yang mengalami kerusakan dan tidak segera diperbaiki dapat menghambat mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir maupun longsor menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah.
Selain menangani kerusakan yang bersifat mendesak, DPUPR Banjarnegara juga menyiapkan perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan jasa konsultasi Detail Engineering Design (DED).
DED diperlukan sebagai bagian dari proses perencanaan teknis pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya perencanaan yang lebih matang, pemerintah dapat menentukan kebutuhan pembangunan sekaligus memperkirakan teknis pekerjaan sebelum proyek dilaksanakan.
Persiapan tersebut menjadi penting karena pembangunan infrastruktur di Banjarnegara harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi bencana di sejumlah wilayah.
Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi risiko munculnya persoalan ketika pekerjaan sudah masuk tahap pelaksanaan.
Selain itu, pemerintah juga dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.
Hingga saat ini, dari 72 paket pembangunan jalan dan jembatan yang direncanakan melalui APBD Banjarnegara 2026, sebanyak 67 paket telah terealisasi.
Lima paket yang batal tidak semata-mata disebabkan kendala pelaksanaan, tetapi juga dipengaruhi kondisi anggaran dan perubahan kondisi lapangan.
DPUPR Banjarnegara akan memprioritaskan penanganan infrastruktur yang mendesak dalam APBD Perubahan 2026.
Talud dan sayap jembatan yang longsor menjadi salah satu fokus karena kerusakan tersebut dapat mengancam konektivitas dan keselamatan pengguna jalan.
Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga agar konektivitas antarwilayah tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan geografis.
Penanganan titik kritis diharapkan dapat mencegah kerusakan berkembang lebih parah sekaligus menjaga akses masyarakat di berbagai wilayah Banjarnegara. (jud/stch/dda)
