BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai mempercepat berbagai persiapan untuk pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Sejumlah persyaratan administrasi dan teknis kini tengah diselesaikan untuk memastikan rencana pembangunan sekolah tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan.
Persiapan tidak hanya menyangkut legalitas lahan, tetapi juga mencakup sejumlah dokumen teknis lingkungan dan perhubungan yang menjadi bagian dari persyaratan pendirian sekolah.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menyiapkan lokasi SNT.
Salah satu tahapan yang sedang dipercepat adalah pemenuhan legalitas lahan.
Pemkab Purbalingga merencanakan sebanyak 19 bidang lahan sebagai lokasi SNT. Dari jumlah tersebut, proses pemecahan sertifikat untuk enam bidang lahan saat ini tengah dilakukan.
“Saat ini Pemkab Purbalingga tengah aktif menyelesaikan berbagai pemenuhan persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk penyiapan SNT. Salah satu langkah utama yang sedang berjalan adalah pemecahan sertifikat tanah untuk 6 bidang dari total 19 bidang lahan yang direncanakan sebagai lokasi SNT,” ungkap Fahmi dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (19/8/2026).
Pemenuhan legalitas lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Dengan dokumen kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang jelas, pemerintah daerah dapat memastikan lokasi yang disiapkan memenuhi persyaratan administrasi untuk pendirian sekolah.
Selain sertifikat tanah, Pemkab Purbalingga juga menyiapkan sejumlah dokumen teknis.
Dokumen yang dipersiapkan meliputi Rintek LB3, Pertek Air Limbah, UKL-UPL, hingga Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan rencana pendirian SNT memperhatikan aspek lingkungan dan dampak terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi.
Penyusunan dokumen teknis menjadi bagian dari proses persiapan agar pembangunan dan operasional sekolah nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Percepatan persiapan SNT tersebut disampaikan Pemkab Purbalingga sebagai respons atas pertanyaan Fraksi Gerindra mengenai kesiapan pemerintah daerah menyongsong kehadiran sekolah tersebut.
Pemkab memastikan dukungan terhadap pendirian SNT. Kehadiran sekolah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mutu pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
Pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung tahapan persiapan dari sisi administrasi, teknis maupun pembiayaan.
Untuk mendukung seluruh proses persiapan, Pemkab Purbalingga turut memprioritaskan dukungan pembiayaan.
Anggaran tersebut bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan melalui Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
Dukungan anggaran diperlukan agar berbagai tahapan persiapan SNT dapat berjalan sesuai target.
Mulai dari penyelesaian legalitas lahan, penyusunan dokumen teknis, hingga kebutuhan persiapan lainnya akan terus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
Dengan percepatan tersebut, Pemkab Purbalingga berharap seluruh persyaratan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera terpenuhi.
Pendirian SNT diharapkan menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan serta meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Purbalingga. (alw/stch/dda)
