BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, melalui dokumen resmi Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2026, menegaskan bahwa pemerintah akan kembali menarik utang baru dengan jumlah yang signifikan.
Pembiayaan utang ini direncanakan mencapai Rp781,87 triliun pada tahun depan. Berdasarkan dokumen yang dikutip pada Selasa (19/8), disebutkan bahwa pembiayaan ini akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.
Mayoritas dari pembiayaan utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau sukuk, dengan jumlah mencapai Rp749,2 triliun.
Sisa pembiayaan akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri maupun luar negeri sebesar Rp32,7 triliun. Jika dibandingkan dengan outlook tahun 2025 yang mencapai Rp130,38 triliun, angka pinjaman ini mengalami penurunan drastis sekitar 74,9 persen.
Lebih lanjut, pinjaman neto tersebut akan diakomodasi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp6,53 triliun serta pinjaman luar negeri neto sebesar Rp39,21 triliun.
Pemerintah menekankan bahwa instrumen pinjaman ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas maupun proyek strategis nasional.
Meskipun nilai utang baru yang akan ditarik cukup tinggi, pemerintah memastikan pengelolaan pembiayaan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
Pengelolaan utang disebut berfungsi sebagai instrumen counter cyclical yang dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.
“Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Pemerintah juga memperhatikan perkembangan rasio utang Indonesia yang relatif terkendali sejak 2021 hingga semester I-2025. Rasio utang berada pada kisaran 39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 40,7 persen akibat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 namun perlahan menurun kembali hingga di kisaran 39,8 persen di akhir tahun 2024.
Mengingat rasio utang masih jauh dari ambang batas 60 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal.
Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian sekaligus memastikan agar utang negara tetap berada dalam level aman.
Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Ketua DPR RI Puan Maharani setelah menyampaikan pidato terkait RAPBN kemarin.
Mereka bersama-sama memaparkan bagaimana strategi pengelolaan utang akan dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan demi mendukung transformasi ekonomi secara inklusif.
Dengan demikian, meskipun rencana penarikan utang baru menjadi sorotan publik karena nilainya yang besar namun pemerintah berkomitmen untuk mengelola pembiayaan tersebut secara bertanggung jawab.
Langkah-langkah strategis telah disiapkan guna memastikan dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam membangun infrastruktur penting serta mendukung proyek-proyek prioritas nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global saat ini pengelolaan utang menjadi salah satu aspek krusial bagi perekonomian Indonesia.
Pemerintah optimistis bahwa pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal negara.
Melalui langkah-langkah strategis dan kebijakan pengelolaan keuangan yang cermat pemerintah berharap dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing global di masa depan. (*/stch)
