BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana menutup operasional jembatan timbang yang selama ini dianggap sebagai sarang pungutan liar. Sebagai langkah alternatif, fokus akan dialihkan ke pemanfaatan teknologi modern untuk mengukur muatan truk guna menegakkan kebijakan zero ODOL (over dimension overload).
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa penutupan jembatan timbang menjadi opsi paling ekstrem jika praktik pungli tidak dapat diatasi.
“Paling ekstrem yang kita akan lakukan, apabila ada pungli, jembatan timbang akan kita tutup. Karena ada teknologi yang sudah kita gunakan saat ini oleh Jasa Marga,” ujarnya kepada awak media.
Menurut Dudy, PT Jasa Marga telah menerapkan teknologi weight in motion (WIM) yang dapat mengukur muatan truk secara langsung di jalan tol. Teknologi ini memungkinkan penindakan terhadap pelanggaran tanpa perlu adanya interaksi langsung antara petugas dan pengemudi truk.
“Kita sudah lakukan kerja sama dengan Jasa Marga, sehingga kita sebetulnya sudah tidak perlu lagi menggunakan jembatan,” tambah Dudy.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa praktik pungli terkait truk ODOL bisa mencapai Rp 150 juta per kendaraan per tahun.
Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pungli yang terjadi pada sistem jembatan timbang.
Dalam rangka menanggulangi masalah ini dan meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah kini tengah mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) dan melakukan modernisasi alat penimbangan.
“Kami tidak menutup mata masih adanya oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut, terutama di jembatan timbang. Padahal jembatan timbang jadi garda terdepan dalam menangani kendaraan over dimension overload,” ujar Aan kepada Banyumas Ekspres.
Aan menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem penindakan elektronik berbasis WIM diharapkan mampu mengurangi interaksi antara pengemudi dan petugas sekaligus menekan peluang terjadinya pungli.
Dengan memasang WIM untuk melakukan penindakan secara otomatis, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar dalam jangka panjang.
Melihat perkembangan ini, tampak jelas bahwa pemerintah serius dalam menangani isu ODOL serta praktik korupsi yang kerap terjadi pada sistem penimbangan manual.
Langkah-langkah tegas sedang disusun agar teknologi modern dapat menggantikan metode konvensional yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Teknologi WIM memiliki potensi besar untuk merevolusi cara penegakan aturan lalu lintas terkait muatan truk di Indonesia.
Dengan kemampuannya untuk mencatat data pelanggaran secara real-time tanpa keterlibatan manusia secara langsung, WIM menawarkan solusi transparan dan akuntabel dalam pengelolaan transportasi angkutan barang.
Namun demikian, transisi dari sistem manual ke elektronik bukanlah tanpa tantangan. Implementasi teknologi baru ini memerlukan investasi infrastruktur serta pelatihan bagi pihak terkait agar sistem dapat berjalan optimal sesuai harapan pemerintah.
Di sisi lain, masyarakat terutama para pengusaha angkutan barang juga perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan zero ODOL demi keselamatan bersama di jalan raya serta kelestarian infrastruktur jalan itu sendiri.
Dengan semua langkah yang sedang ditempuh pemerintah saat ini harapannya adalah bahwa masalah-masalah berkaitan ODOL bisa segera teratasi. (*stch)
