BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berhasil menyelesaikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan capaian 100 persen.
Sebanyak 8.241 sertifikat tanah telah selesai diproses dan kini memasuki tahap distribusi kepada masyarakat secara bertahap.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Moch Adcha SSiT MSi, mengatakan seluruh sertifikat yang telah dicetak ditargetkan selesai diserahkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir Juli 2026.
“Penyelenggaraan PTSL di Kabupaten Purbalingga tahun 2026 berhasil kami selesaikan 100 persen dengan jumlah 8.241 sertifikat. Saat ini proses distribusi dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir Juli,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Melalui Tertib Administrasi di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Kamis (9/7).
Moch Adcha menjelaskan keberhasilan penyelesaian Program PTSL tidak lepas dari sinergi yang dibangun bersama Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Polres Purbalingga.
Kolaborasi tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pelaksanaan PTSL sehingga seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai target.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses administrasi sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum selama pelaksanaan program sertifikasi tanah.
Selain menyelesaikan proses penerbitan sertifikat, Kantor Pertanahan kini memfokuskan upaya pada percepatan distribusi agar masyarakat segera memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, berbagai pihak juga menekankan pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai langkah utama mencegah munculnya sengketa tanah di kemudian hari.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Purbalingga, Al Heri, menjelaskan berbagai persoalan pertanahan selama ini umumnya berawal dari administrasi yang tidak tertata dengan baik.
Menurutnya, kasus seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, batas bidang tanah yang tidak jelas, administrasi desa yang kurang tertib, aset pemerintah yang belum bersertifikat, hingga munculnya sertifikat ganda dapat diminimalkan apabila seluruh proses administrasi dilakukan secara benar sejak awal.
Karena itu, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan semakin disiplin dalam mengelola dokumen pertanahan agar potensi konflik dapat dicegah sedini mungkin.
Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Purbalingga, Iptu Winarno, memaparkan berbagai aspek hukum di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.
Ia mengingatkan bahwa setiap proses pengelolaan maupun pengalihan hak atas tanah harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan pidana maupun sengketa di masa mendatang.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi pertanahan semakin meningkat sehingga seluruh proses kepemilikan tanah memiliki dasar hukum yang kuat.
Dengan selesainya Program PTSL 2026 sebanyak 8.241 sertifikat, Kabupaten Purbalingga kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat legalisasi aset masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.
Distribusi sertifikat yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mengurangi potensi sengketa pertanahan di wilayah tersebut. (tya/stch/dda)
