BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di Majenang, Cilacap Barat, mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugraha.
Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah konkret menghadirkan keadilan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, pekerja migran, dan mereka yang berisiko tinggi putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya bangunan pendidikan, tapi perwujudan harapan bagi anak-anak yang selama ini tertinggal karena keadaan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menyelamatkan masa depan mereka,” tegas Setya usai meninjau langsung lokasi lahan seluas lima hektare yang telah disiapkan.
Sekolah ini dirancang dengan pendekatan boarding school atau sekolah berasrama. Model ini dihadirkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran menyeluruh, mulai dari aspek akademik, karakter, hingga penguatan spiritual.
Anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah seringkali tidak memiliki ruang tumbuh yang sehat di rumah, sehingga kehadiran asrama di sekolah dianggap menjadi solusi yang tepat.
“Konsep boarding school memberi ruang aman dan terarah bagi anak-anak yang seringkali tidak memiliki lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Di sinilah mereka bisa tumbuh dengan martabat dan masa depan,” ungkap Setya.
Ia menambahkan bahwa banyak lembaga pendidikan berbasis asrama yang berhasil mencetak lulusan dengan kepribadian tangguh, kompeten, dan berdaya saing tinggi.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa pendidikan berbasis nilai dan kedisiplinan mampu melahirkan generasi unggul yang siap bersaing secara global.
“Pendidikan yang mereka terima bukan hanya pendidikan formal, namun juga mental dan spiritual. Karakter luhur anak juga akan terbentuk dengan lingkungan yang kondusif dan nyaman,” jelasnya lagi.
Sekolah Rakyat Terpadu ini akan mengintegrasikan pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh negara, termasuk fasilitas makan, asrama, seragam, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pokok lainnya.
Tujuannya jelas: menghapus semua hambatan biaya yang selama ini menjadi tembok tinggi bagi anak-anak dari kelompok prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan.
Program ini juga diarahkan secara khusus untuk menjangkau anak-anak buruh musiman, pekerja migran, serta siswa-siswa dari daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau layanan pendidikan formal. DPRD Jawa Tengah memberikan dukungan penuh, baik dalam aspek perencanaan, anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program.
“Kami akan kawal agar anggaran provinsi dan kabupaten bersinergi, serta mendorong partisipasi CSR dan masyarakat. Anak-anak ini bukan beban, mereka adalah investasi terbaik bagi masa depan Jawa Tengah,” ujar Setya menegaskan komitmen DPRD.
Ia juga menyampaikan pentingnya menyusun regulasi pendukung agar keberadaan Sekolah Rakyat diakui oleh sistem pendidikan formal tanpa mengurangi fleksibilitas model pembelajarannya.
Menurutnya, kurikulum yang adaptif dan pendekatan pembinaan karakter adalah kunci agar pendidikan tidak hanya menjadi proses akademik, tetapi juga pembentukan jati diri anak.
Selain pengakuan legal, sistem seleksi siswa yang adil dan berbasis data sosial juga sedang dipersiapkan. Proses seleksi akan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta kondisi psikologis anak secara holistik. Tujuannya, agar benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan akses pendidikan.
“Saya percaya, di Majenang nanti, akan lahir generasi unggul dari rahim keterbatasan. Yang penting sekarang, kita harus bertindak, bukan hanya bicara,” ucap Setya dengan nada optimistis.
Pemilihan Kecamatan Majenang sebagai lokasi proyek ini telah melewati proses asesmen kebutuhan wilayah, dan hasilnya menunjukkan bahwa wilayah barat Kabupaten Cilacap memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta banyak anak yang belum terlayani pendidikan secara optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik rencana ini sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
Dalam konteks nasional, pembangunan Sekolah Rakyat juga merupakan implementasi nyata dari komitmen Pemerintah Pusat dalam mewujudkan amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemerintah pusat melalui Kementerian terkait meminta ketersediaan lahan minimal lima hingga delapan hektare untuk pembangunan sekolah yang mengintegrasikan seluruh jenjang tersebut. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan ini secara administratif dan teknis.
Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab kolektif. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dalam kemiskinan.
Dengan dukungan lintas sektor, proyek ini berpeluang menjadi model pendidikan baru yang lebih manusiawi dan berpihak pada mereka yang termarjinalkan. (abc/stch)
