BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Saat ini, produksi sampah di wilayah ini mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 700 ton setiap harinya dari total populasi sekitar dua juta jiwa.
Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah yang kian meningkat di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengambil langkah strategis dengan menargetkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di 12 kecamatan yang belum memilikinya.
Kepala DLH Banyumas, Widodo Sugiri, mengungkapkan bahwa dari total produksi sampah tersebut, sebanyak 493 ton dapat diolah oleh 39 TPST yang sudah aktif beroperasi. Namun demikian, masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang belum terkelola dengan optimal.
Widodo menegaskan, “Target kami, 12 kecamatan yang belum punya TPST akan kami bangun mulai tahun depan.”
Beberapa wilayah yang belum memiliki TPST dan menjadi prioritas pembangunan antara lain Gumelar, Lumbir, Somagede, Kemranjen, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Jatilawang, dan Tambak.
Selama ini, wilayah Tambak dan Kemranjen harus mengandalkan TPST Sumpiuh yang jaraknya cukup jauh, sehingga tidak efisien dalam pengangkutan sampah.
“Karena ada di kecamatan, luasan lahan harus mencukupi untuk melayani desa-desa. Minimal 1.500 meter persegi,” jelas Widodo.
Pembangunan TPST ini tidak hanya sekadar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga melibatkan penyediaan fasilitas penunjang seperti gedung, alat angkut, peralatan pengolahan, serta pengelolaan manajemen operasional yang baik.
Hingga pertengahan 2025, DLH Banyumas telah membina 70 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berperan dalam operasional pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Namun, banyak kecamatan masih belum memiliki layanan setara.
Pemkab Banyumas berperan dalam menyediakan fasilitas TPST, sementara biaya operasional diambil dari kontribusi warga yang menjadi pelanggan KSM. Model pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Widodo menambahkan, “Bicara soal sisa 30 persen ini tidak bisa selesai dalam satu tahun. Butuh keterlibatan semua pihak.”
Widodo menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk merealisasikan rencana ini. DLH tidak dapat bekerja sendirian tanpa kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya seperti Dinperkim, Dinperindag, dan pemerintah desa.
Dukungan dari camat dan kepala desa sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat. “Harapannya, pada 2029 semua warga Banyumas sudah mendapatkan layanan pengelolaan sampah 100 persen,” pungkasnya.
Dengan adanya penambahan TPST di berbagai kecamatan, diharapkan beban pengangkutan sampah dapat berkurang. Sampah tidak perlu lagi dibawa ke lokasi pengolahan yang jauh, yang tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mempercepat proses penanganan.
Strategi ini sejalan dengan upaya Pemkab Banyumas untuk mempromosikan lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani permasalahan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan.
Diharapkan, dengan terbangunnya TPST di seluruh kecamatan, pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banyumas secara keseluruhan. (alw/stch)
