BANYUMASEKSPRES.ID, Warga Kabupaten Pati di Jawa Tengah menggelar aksi damai pada Senin, 25 Agustus 2025, dengan cara unik, yaitu mengirimkan surat kolektif ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi motor penggerak aksi yang tidak berbentuk demonstrasi terbuka, melainkan penyampaian aspirasi melalui jalur korespondensi resmi.
Ribuan warga terlihat melakukan long march dari Alun-Alun Pati menuju Kantor Pos Pati, di mana ribuan surat resmi mereka dititipkan untuk diteruskan ke KPK di Jakarta.
Isi surat-surat tersebut berisi desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai, tanpa orasi berlebihan maupun gesekan.
“Ini bukan demo anarkis, melainkan cara elegan warga untuk mengirim pesan moral ke KPK melalui surat,” tegas Teguh.
Sebagai bentuk dukungan, panitia aksi berhasil menggalang donasi hingga Rp148 juta. Dana ini disebutkan akan digunakan untuk mendukung aksi susulan yang direncanakan berlangsung di Jakarta, tepatnya di depan Gedung KPK pada awal September mendatang. Hal tersebut menunjukkan besarnya kepedulian publik terhadap kasus hukum yang tengah menyeret nama Bupati Pati.
Untuk menjaga keamanan jalannya aksi, Polda Jateng bersama Polresta Pati menurunkan 1.245 personel gabungan. Aparat mengawal jalannya long march hingga proses pengiriman surat ke Kantor Pos agar tetap kondusif. Mereka menekankan pendekatan persuasif, humanis, serta menjaga komunikasi dengan koordinator aksi.
Kehadiran aparat yang cukup besar bukan tanpa alasan. Pasalnya, aksi ini diikuti oleh ribuan peserta dengan latar belakang beragam, mulai dari aktivis, petani, hingga mahasiswa. Dengan demikian, langkah pengamanan yang ketat dianggap perlu agar tidak muncul potensi kericuhan di tengah massa yang cukup banyak.
Liputan di lapangan juga menggambarkan antusiasme warga yang tinggi. Ribuan orang berbaris rapi, membawa amplop, serta menyuarakan tuntutan mereka secara tertib. Bagi masyarakat Pati, mengirimkan surat secara kolektif menjadi wujud nyata partisipasi publik dalam mengawal jalannya penegakan hukum.
Protes Meluas dan Berkelanjutan
Sebelumnya, pada awal Agustus, Pati sempat diramaikan dengan aksi demo besar menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%. Gelombang protes itu kemudian melebar ke isu dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Sudewo.
Kini, aksi pengiriman surat ke KPK dianggap sebagai cara yang lebih damai sekaligus bermartabat. Warga dari berbagai kecamatan ikut berpartisipasi, termasuk Tayu dan sekitarnya, dengan jumlah surat yang dikirim mencapai belasan ribu. Beberapa laporan menyebut bahwa total surat yang diterima Kantor Pos Pati mencapai 13.825 lembar hanya dalam satu hari.
Aksi damai warga Pati pada 25 Agustus 2025 memperlihatkan wajah lain dari penyampaian aspirasi publik. Alih-alih berkonfrontasi, ribuan warga memilih menulis surat kolektif yang kemudian dikirimkan ke KPK secara resmi. Cara ini dinilai sebagai simbol perlawanan yang kreatif, elegan, dan minim risiko benturan.
Selain menunjukkan kepedulian publik terhadap isu dugaan korupsi, aksi ini juga memperlihatkan adanya solidaritas lintas kalangan di Pati. Dukungan donasi, partisipasi ribuan orang, hingga pengamanan aparat yang humanis, membuat aksi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah gerakan sipil di daerah. Publik kini menunggu langkah nyata KPK dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. (sgsa)
