BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan menjadi pencapaian WTP yang ke-13 secara berturut-turut bagi Banjarnegara.
Capaian ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang berkualitas, meskipun di tengah tuntutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh BPK RI kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah dalam sebuah acara yang diadakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Kamis (11/6/2026).
Dalam konteks ini, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, mengungkapkan bahwa raihan opini WTP tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Banjarnegara kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Amalia Desiana.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Amalia, capaian tersebut tidak hanya sekadar penghargaan administratif semata, tetapi juga menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntabilitas yang berlaku.
“Anggaran yang dikelola pemerintah pada dasarnya berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan,” katanya.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, opini WTP tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif tetapi juga sebagai refleksi dari kesehatan keuangan pemkab.
Hal ini menunjukkan bahwa pemkab telah mampu menjalankan tugasnya dalam mengelola anggaran dengan baik demi kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, masyarakat pun bisa merasa lebih percaya terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pemkab Banjarnegara.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menambahkan bahwa raihan WTP ke-13 ini harus dijadikan motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini menjadi penyemangat agar seluruh jajaran terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Penting untuk dicatat bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap citra pemerintahan di mata masyarakat.
Dengan adanya opini WTP dari BPK RI, Pemkab Banjarnegara menunjukkan komitmennya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran publik.
Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat.
Lebih lanjut, Amalia Desiana berharap agar pencapaian ini dapat mendorong pemkab untuk terus berinovasi dalam menyusun kebijakan serta program-program pembangunan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami akan terus berupaya agar setiap kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” imbuhnya.
Pencapaian opini WTP selama 13 tahun berturut-turut adalah sesuatu yang patut diapresiasi.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Banjarnegara memiliki sistem pengendalian internal yang baik serta kemampuan dalam melaksanakan audit dengan efektif.
Di samping itu, pencapaian ini memberikan dorongan bagi pemerintah daerah lain untuk mengikuti jejak Pemkab Banjarnegara dalam hal pengelolaan keuangan yang baik.
Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun reputasi yang baik di mata publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran mereka digunakan untuk berbagai program pembangunan. (*/stch/dda)
