BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banyumas Raya Marah melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyumas pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Dalam demonstrasi ini, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Tuntutan ini mencerminkan evaluasi terhadap beragam kebijakan nasional yang dianggap memberikan beban berat bagi masyarakat.
Tuntutan pertama yang disampaikan adalah penghentian efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada pelayanan publik serta pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mahasiswa menganggap bahwa kebijakan efisiensi tersebut telah mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Mereka menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat.
Tuntutan kedua berkaitan dengan stabilisasi dan penurunan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
Dalam pidato mereka, mahasiswa mencatat bahwa kenaikan harga BBM telah berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah.
Mereka menyerukan agar pemerintah melakukan langkah konkret untuk menstabilkan harga-harga tersebut demi meringankan beban hidup masyarakat.
Selanjutnya, mahasiswa juga meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih.
Mereka berpendapat bahwa program-program tersebut tidak berjalan efektif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pandangan mereka, alokasi sumber daya untuk program-program tersebut sebaiknya dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih mendesak.
Keempat, para demonstran mengekspresikan penolakan terhadap militerisme serta penegakan supremasi sipil.
Mereka merasa bahwa adanya intervensi militer dalam urusan sipil dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Mahasiswa menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kedaulatan sipil dalam setiap kebijakan pemerintah.
Tuntutan terakhir adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Ini merupakan ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan saat ini yang dinilai tidak mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat.
Massa tiba di Alun-alun Purwokerto sekitar pukul 15.46 WIB sambil membawa berbagai spanduk berisi kritik tajam terhadap pemerintah.
Di antara spanduk tersebut terdapat tulisan-tulisan seperti “BBM Naik Rakyat Menjerit”, “#Menuju Indonesia Bangkrut”, dan “Gemoy Bebal dan Menyebalkan”.
Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kegundahan hati mereka terkait kondisi sosial-ekonomi saat ini.
Setelah menyampaikan tuntutan-tuntutan utama, para mahasiswa melanjutkan aksi mereka menuju Pendopo Si Panji sekitar pukul 17.00 WIB.
Di lokasi tersebut, mereka menunggu kehadiran Bupati Banyumas dan pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak berwenang.
Pada pukul 17.27 WIB, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama Wakil Ketua DPRD Banyumas Joko Pramono akhirnya menemui para demonstran untuk berdialog terbuka.
Dalam dialog tersebut, Bupati Sadewo menyatakan pemahaman mengenai keresahan yang disampaikan oleh mahasiswa terutama terkait dengan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan dapat memicu inflasi harga kebutuhan pokok lainnya.
“Tuntutan adik-adik mahasiswa tentu akan kami bawa ke pusat,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Dia juga memastikan bahwa semua lima tuntutan akan dirangkum dalam sebuah surat resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan mahasiswa, Bupati Sadewo bahkan membacakan kembali poin-poin tuntutan yang telah disampaikan oleh para demonstran.
Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat serta keinginan untuk menjembatani penyampaian isu-isu krusial kepada tingkat pemerintahan lebih tinggi.
Wakil Ketua DPRD Banyumas Joko Pramono juga turut memberikan tanggapannya terhadap situasi ekonomi yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini.
“Kami DPRD ikut prihatin, ikut merasakan rasanya masyarakat saat ini,” ucapnya dengan nada empati.
Joko Pramono kemudian menawarkan dukungan bagi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Banyumas untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke tingkat nasional.
“Silakan bersama kami untuk ikut mengantarkan tuntutan ini ke DPR RI,” tambahnya, menunjukkan niat baik dari lembaga legislatif setempat untuk mendukung suara generasi muda dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Mahasiswa juga memberikan penekanan pada komitmen mereka untuk terus mengawal setiap langkah lanjutan dari pemerintah daerah terkait tuntutan yang telah diajukan.
Wakil Presiden BEM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, M. Zulfan, menegaskan pentingnya pengawasan dari pihak mahasiswa terhadap realisasi janji-janji Pemkab Banyumas dalam meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Intinya kita sudah mengetahui semua, sudah divideo, teman-teman pers juga sudah tahu bahwa bupati membacakan, menyepakati dan akan menyampaikan kepada nasional,” ungkap Zulfan dengan tegas.
Dia juga menegaskan bahwa jika tidak ada tindak lanjut jelas dari pemerintah dalam waktu yang dijanjikan, maka mahasiswa tidak ragu untuk kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar sebagai bentuk protes dan perjuangan hak-hak rakyat.
“Katanya hari Jumat akan selesai, nanti kita tunggu bersama-sama juga teman-teman pers apakah itu keluar atau tidak dari web resmi Pemkab,” ujarnya penuh harap tetapi juga skeptis terhadap proses birokrasi yang seringkali lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat.
Aksi unjuk rasa ini menjadi gambaran nyata bagaimana suara generasi muda dapat menjadi pendorong perubahan sosial serta politik di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan semangat kolektif dan tekad bulat untuk memperjuangkan masa depan bangsa, mahasiswa menjadi agen perubahan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun, terutama oleh para pengambil keputusan di pemerintahan. (*/stch/dda)
