BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Sekitar 1.000 mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Aksi mahasiswa tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Mengusung tema “Merebut Kemerdekaan”, demonstrasi menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan politik di Indonesia.
Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur hanya omong kosong belaka,” kata Yatalathof.
Dalam aksi di kawasan Bundaran HI, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai penting untuk segera dievaluasi pemerintah.
Beberapa isu yang disampaikan mencakup kebebasan sipil, penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan.
Mahasiswa menilai kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga diwujudkan melalui pemenuhan hak masyarakat serta terciptanya kesejahteraan sosial.
Karena itu, momentum setelah peringatan HUT ke-81 RI dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat.
Tuntutan yang disuarakan antara lain meminta pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menjalankan reforma agraria.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tuntutan lainnya adalah menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mahasiswa juga meminta agar otonomi daerah kembali diperkuat.
Isu kebencanaan turut menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut.
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Menurut massa aksi, penanganan bencana membutuhkan perhatian serius pemerintah agar masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh perlindungan, bantuan, dan pemulihan.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari rangkaian aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi “Merebut Kemerdekaan”.
Di bidang keamanan, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan tindakan yang mereka nilai represif serta intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
Massa aksi juga menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terkait kebebasan sipil dan ruang demokrasi di Indonesia.
Mahasiswa berharap pemerintah dapat menjamin ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa tindakan yang dianggap membatasi kebebasan sipil.
Aksi demonstrasi berlangsung di tengah pengamanan aparat kepolisian. Di kawasan Dukuh Atas, massa mahasiswa UI sempat tertahan oleh barisan Polisi Wanita (Polwan) yang melakukan blokade di Jalan Jenderal Sudirman.
Karena tidak dapat melanjutkan perjalanan, mahasiswa kemudian menyampaikan aspirasi melalui orasi dari atas mobil komando.
Aksi tersebut tetap berlangsung dengan pengawasan aparat keamanan di sejumlah titik.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 6.962 personel untuk mengamankan demonstrasi di sejumlah lokasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung meminta seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama melakukan pengamanan.
“Adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” kata Reynold.
Pengamanan demonstrasi menjadi perhatian karena aksi melibatkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan berlangsung di kawasan pusat Jakarta.
Kepolisian menegaskan bahwa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dilindungi.
Pendekatan persuasif diharapkan dapat menjaga aksi tetap berlangsung secara tertib sekaligus mencegah terjadinya gesekan antara massa demonstrasi dan aparat keamanan.
Sementara itu, mahasiswa tetap menyampaikan berbagai tuntutan yang mereka anggap penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Aksi BEM UI dan FMN di Bundaran HI tersebut menjadi salah satu bentuk kritik mahasiswa setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Melalui aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan”, mahasiswa membawa isu mulai dari pemberantasan KKN, harga kebutuhan pokok, kebijakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kebebasan sipil, hingga penanganan bencana.
Demonstrasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa momentum kemerdekaan masih menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa untuk menilai sejauh mana cita-cita kemerdekaan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. (*/stch/dda)
