BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah terus berupaya memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Transparansi penyaluran bansos kini semakin mudah diakses karena masyarakat dapat langsung melakukan verifikasi secara mandiri.
Salah satu cara yang paling akurat adalah dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk mengecek status penerima PKH.
Melalui sistem resmi pemerintah, cara cek NIK KTP penerima bansos PKH menjadi lebih valid karena data yang digunakan berasal langsung dari basis data Kementerian Sosial.
Mekanisme ini membuat proses verifikasi lebih efisien sekaligus mencegah terjadinya ketidaksesuaian data.
Dalam jurnal Evaluasi Pelaksanaan PKH yang terbit di jurnal.unitri.ac.id Vol 8 No 3 (2019), disebutkan bahwa meski pendampingan dan birokrasi sudah berjalan baik, distribusi dana masih menghadapi tantangan karena tidak merata.
Dengan adanya verifikasi berbasis NIK, diharapkan penyaluran bansos PKH bisa berlangsung lebih transparan dan benar-benar tepat sasaran.
Cara paling praktis untuk mengecek status penerima bansos PKH adalah melalui situs resmi Kementerian Sosial. Situs cekbansos.kemensos.go.id menjadi kanal utama yang bisa diakses tanpa harus membuat akun atau mendaftar.
Di dalamnya, masyarakat cukup mengisi data wilayah sesuai KTP, nama lengkap, serta kode captcha, lalu menekan tombol pencarian.
Hasilnya akan menunjukkan apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keakuratan datanya terjamin karena bersumber langsung dari sistem Kemensos RI.
Selain melalui situs, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang tersedia di Google Play Store dan App Store.
Aplikasi ini memberi keleluasaan bagi pengguna ponsel untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.
Tidak hanya sekadar mengecek status bansos, aplikasi ini juga memiliki fitur tambahan seperti pendaftaran akun baru dan menu usulan penerima bantuan.
Setelah mengunduh aplikasi, pengguna bisa membuat akun dengan mengisi data diri lengkap, lalu melakukan verifikasi melalui email.
Selanjutnya, fitur “Cek Bansos” bisa langsung digunakan dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP. Antarmuka aplikasi lebih ramah pengguna sehingga memudahkan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
Menariknya, tersedia juga menu “Daftar Usulan” yang memungkinkan seseorang mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos apabila memenuhi syarat.
Penerima PKH maupun BPNT sendiri ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kriteria penerima telah disusun agar bantuan tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Beberapa syarat penting di antaranya, penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang sah dengan KTP dan KK yang valid.
Nomor Induk Kependudukan wajib padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Penerima juga harus terdaftar resmi di DTKS/DTSEN dan datanya tidak bermasalah. Selanjutnya, calon penerima akan melalui tahap verifikasi kelayakan, yang bisa mencakup survei lapangan.
Ada pula ketentuan khusus, yakni calon penerima bukan anggota aktif Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.
Selain itu, mereka juga belum menerima bantuan lain sebelumnya seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Pra Kerja. Hal ini untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan berbagai kemudahan pengecekan berbasis NIK KTP, masyarakat kini dapat memastikan sendiri apakah masuk sebagai penerima PKH atau tidak.
Langkah ini mendukung transparansi, mencegah penyimpangan, serta menjamin bansos benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. (vip)
