BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap mengambil langkah tegas menyikapi dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek pembangunan Jembatan Kali Tipar.
Proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp5,8 miliar.
Langkah tersebut diambil setelah menerima laporan dari masyarakat dan maraknya informasi di media sosial yang menyoroti pekerjaan pihak pelaksana yang dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Kepala DPUPR Cilacap, Wahyu Ari Pramono ST MT, mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga beserta konsultan pengawas untuk segera melakukan pengecekan langsung di lokasi proyek.
“Dari hasil pengecekan, memang ditemukan sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai. Terutama pada pemasangan batu di oprit sisi selatan jembatan. Karena itu, kami langsung memerintahkan agar pekerjaan tersebut dibongkar dan diperbaiki,” tegas Wahyu saat berbicara kepada awak media pada Senin (18/8).
Wahyu menambahkan bahwa DPUPR akan terus menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.
Setiap pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi akan dibongkar, dan pihak pelaksana akan mendapatkan surat teguran resmi. Penekanan juga diberikan terhadap peran penting konsultan pengawas dalam memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Konsultan pengawas harus bekerja maksimal. Jika ada pelanggaran atau pekerjaan tidak sesuai, harus segera ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.
Menanggapi temuan tersebut, PPK Bidang Bina Marga bersama konsultan pengawas telah melakukan pembongkaran pada bagian pekerjaan yang dinilai bermasalah. Pihak pelaksana diminta untuk segera melakukan perbaikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas pembangunan infrastruktur di Cilacap, terutama proyek yang bersumber dari uang rakyat,” tambah Wahyu.
Sebelumnya, proyek ini sempat viral di media sosial karena disinyalir menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Kontroversi ini pun menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pengguna media sosial.
Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap guna memastikan setiap bagian proyek kembali ke jalur pengerjaan yang benar.
Wahyu berharap langkah tegas ini bisa menjadi contoh bagi semua pihak terkait untuk lebih serius dalam menjalankan tugas mereka agar proyek-proyek infrastruktur lain dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.
Dalam hal ini, DPUPR ingin memastikan bahwa setiap dana APBD digunakan seefisien mungkin demi kepentingan masyarakat luas.
Dengan adanya pengawasan ketat serta tindakan korektif seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran serta melaksanakan proyek-proyek strategis.
Wahyu juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan transparansi dalam setiap proses pembangunan infrastruktur di Cilacap.
Ia mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Langkah-langkah korektif seperti ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat dan memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan berdasarkan aturan dan standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing demi terciptanya pembangunan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. (jul/stch)
