BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Madya menjadi Nindya pada penilaian tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari evaluasi mandiri, penguatan data dukung, hingga memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak serta memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Banjarnegara.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Banjarnegara, Peni Yulia Astuti, mengatakan seluruh tahapan evaluasi mandiri dan verifikasi administrasi telah diselesaikan sesuai jadwal.
Saat ini, pemerintah daerah tinggal menunggu hasil peninjauan ulang verifikasi administrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
“Evaluasi mandiri kami laksanakan sejak Februari hingga April, kemudian dilanjutkan verifikasi administrasi pada Mei sampai Juni. Saat ini masih menunggu hasil peninjauan ulang dari pusat,” ujarnya.
Peni menjelaskan, tahapan berikutnya akan berlangsung pada awal September melalui kegiatan konsinyasi yang melibatkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Apabila masih diperlukan, KemenPPPA akan melakukan verifikasi lapangan sebelum menetapkan hasil akhir penilaian.
Pengumuman hasil penilaian Kabupaten Layak Anak dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
Menurutnya, capaian predikat Madya yang diraih Banjarnegara pada tahun sebelumnya menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak di berbagai sektor.
Pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan status penilaian, tetapi juga ingin meningkatkan kualitas pelaksanaan seluruh indikator KLA.
“Harapan kami tahun ini bisa naik menjadi Nindya. Yang ingin kami tingkatkan bukan hanya predikatnya, tetapi juga skor penilaiannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Sosial PPPA Banjarnegara, Sri Wahyuni, mengatakan peningkatan nilai KLA dilakukan melalui penguatan indikator di setiap OPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Dari sisi Dinas Sosial PPPA, penguatan dilakukan melalui peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk optimalisasi pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora), Kementerian Agama, serta berbagai instansi terkait dalam upaya pencegahan perundungan, pemenuhan hak pendidikan, hingga pemberian bantuan sosial bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sri menjelaskan, sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terus diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi SIMFONI PPA, layanan hotline pengaduan, sekolah, pemerintah desa, hingga Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
Setiap laporan yang masuk akan segera melalui proses asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai kondisi yang dihadapi.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap kualitas perlindungan anak semakin meningkat.
Target meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya diharapkan tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan semakin baiknya pemenuhan hak-hak anak serta terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak di Banjarnegara. (far/stch/dda)
