BANYUMASEKSPRES.ID, Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas menunjukkan penurunan.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat sebanyak 567 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional.
Jumlah tersebut turun 121 titik dibandingkan pemantauan sebelumnya. Meski tren nasional menurun, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena konsentrasi titik panas masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif, tetapi belum berarti ancaman karhutla telah berakhir.
“ Terdeteksi penurunan sejumlah 121 titik menjadi 567 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional di enam provinsi prioritas,” kata Ristianto dalam keterangannya, Minggu (13/9).
Data tersebut menunjukkan pengendalian karhutla masih membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan, terlebih kondisi musim kemarau membuat vegetasi di sejumlah kawasan menjadi lebih mudah terbakar.
Dari enam provinsi prioritas yang dipantau, Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi.
Pada pemantauan terbaru, Kemenhut mencatat terdapat 197 titik hotspot high confidence di Kalteng.
Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan pemantauan sebelumnya yang mencapai 270 titik.
Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Barat. Jumlah hotspot di provinsi tersebut justru meningkat menjadi 91 titik.
Peningkatan juga tercatat di Sumatera Selatan. Wilayah tersebut kini memiliki 62 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Penurunan cukup besar terjadi di Kalimantan Selatan. Jumlah titik panas di provinsi tersebut turun menjadi hanya tujuh titik dari sebelumnya 47 titik.
Adapun Riau dan Jambi tidak terdeteksi memiliki hotspot high confidence selama dua hari terakhir.
Perbedaan perkembangan antardaerah tersebut membuat pemerintah tetap perlu melakukan pemantauan secara spesifik di setiap wilayah.
Penurunan secara nasional tidak otomatis berarti seluruh kawasan telah terbebas dari potensi karhutla.
Kemenhut mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyamakan keberadaan hotspot dengan kebakaran hutan atau lahan yang sudah terjadi.
Pemantauan hotspot dilakukan menggunakan sistem SiPongi Kemenhut dengan memanfaatkan data penginderaan jauh dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.
Data satelit tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen deteksi dini untuk mengetahui adanya indikasi suhu permukaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan lingkungan di sekitarnya.
Namun, keberadaan titik panas tetap membutuhkan analisis dan verifikasi di lapangan sebelum dapat disimpulkan sebagai kejadian kebakaran.
“Hotspot merupakan indikasi awal potensi kebakaran dan tidak selalu berarti telah terjadi kebakaran. Oleh karena itu, data satelit terus dianalisis dan ditindaklanjuti melalui patroli serta verifikasi langsung di lapangan,” ujar Ristianto.
Dengan mekanisme tersebut, informasi satelit menjadi bagian dari sistem peringatan dini.
Petugas kemudian dapat melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi yang terdeteksi.
Pengendalian karhutla dilakukan secara bersama-sama melalui Manggala Agni dengan melibatkan berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, BNPB, BPBD, BMKG, pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Selain patroli dan pencegahan, pemerintah juga melakukan upaya pembasahan kawasan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).
Di Kalimantan Barat, OMC Kemenhut selama sepekan terakhir telah dilakukan sebanyak sembilan sorti dengan menggunakan 7.200 kilogram bahan semai.
Operasi tersebut diperkirakan menghasilkan volume air hujan sekitar 87,9 juta meter kubik.
Sementara di Kalimantan Tengah, dilakukan tujuh sorti dengan 5.600 kilogram bahan semai.
Volume air hujan yang dihasilkan dari operasi tersebut diperkirakan mencapai 22,9 juta meter kubik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk melakukan penanganan karhutla sedini mungkin.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau kualitas udara akibat potensi asap karhutla.
Pemantauan konsentrasi PM2,5 menunjukkan kualitas udara di sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang.
Namun, beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan masih dilaporkan mengalami kondisi udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak buruk kualitas udara.
Apabila mengalami gangguan pernapasan, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis.
Di tengah penurunan hotspot secara nasional, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan tertentu.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Jawa Timur.
Kebakaran yang muncul di kawasan Savana Pengol, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis sore (10/9/2026) meluas ke sejumlah kawasan, termasuk Bukit Teletubbies dan Gunung Kursi.
Perkembangan kebakaran tersebut membuat Balai Besar TNBTS mengambil keputusan untuk menutup seluruh aktivitas wisata Gunung Bromo mulai Sabtu (12/9/2026).
Penutupan berlaku hingga batas waktu yang akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, penutupan hanya diberlakukan pada akses tertentu. Namun, karena kebakaran semakin meluas, seluruh pintu masuk wisata Bromo kemudian ditutup.
Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan kebakaran, proses penanganan dan pemadaman, serta keamanan pengunjung.
Penutupan kawasan wisata Gunung Bromo tidak hanya berkaitan dengan keberadaan api.
Kondisi vegetasi yang kering akibat musim kemarau dan potensi angin kencang juga menjadi faktor yang dapat mempercepat penyebaran kebakaran.
Selain itu, asap di sekitar kawasan terdampak semakin tebal. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, keamanan, dan keselamatan wisatawan.
Balai Besar TNBTS juga membutuhkan ruang yang lebih leluasa untuk melakukan proses penanganan dan pemadaman.
Karena itu, aktivitas wisata dihentikan agar petugas dapat bekerja secara lebih efektif.
Seluruh akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam penanganan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Masyarakat dan wisatawan juga diminta tidak mendekati lokasi kebakaran.
Penutupan total Gunung Bromo juga berdampak kepada wisatawan yang sebelumnya telah membeli tiket untuk periode penutupan.
Balai Besar TNBTS memberikan opsi penjadwalan ulang (reschedule) atau pengembalian biaya (refund) bagi pengunjung yang telah membeli tiket melalui laman resmi.
Mekanisme pengajuan akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak pengelola.
Sementara itu, aktivitas kunjungan wisata ke Ranu Regulo masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Balai Besar TNBTS meminta masyarakat dan wisatawan untuk mengikuti informasi resmi terkait perkembangan kebakaran dan pembukaan kembali kawasan wisata.
Kebakaran di kawasan Bromo pada September ini menjadi perhatian karena TNBTS sebelumnya juga mengalami karhutla cukup besar pada Agustus 2026.
Kebakaran sebelumnya berlangsung selama 13 hari, mulai 3 Agustus hingga dinyatakan padam total pada 14 Agustus 2026. Peristiwa tersebut berdampak terhadap lahan sekitar 1.120 hektare.
Kejadian berulang dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa risiko kebakaran di kawasan konservasi tetap perlu diwaspadai, khususnya ketika memasuki periode dengan kondisi vegetasi kering.
Pemerintah dan pengelola kawasan terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Kemenhut juga meminta masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Jika menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas.
Dengan jumlah hotspot nasional yang turun menjadi 567 titik, pemerintah tetap tidak menganggap situasi telah sepenuhnya aman.
Pemantauan satelit, patroli, verifikasi lapangan, pembasahan kawasan, serta koordinasi lintas lembaga terus diperlukan untuk mencegah titik panas berkembang menjadi karhutla yang lebih luas.
Sementara di Gunung Bromo, penutupan total kawasan wisata menjadi langkah pengamanan setelah kebakaran kembali meluas.
Perkembangan kondisi api dan proses pemadaman akan menjadi dasar bagi keputusan mengenai kapan aktivitas wisata dapat kembali dibuka. (*/stch/dda)
