BANYUMASEKSPRES.ID, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan sistem pembayaran digital Payment ID yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan digunakan untuk memantau atau memata-matai transaksi pribadi masyarakat.
Ia menegaskan tujuan utama penerapan sistem ini adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan data transaksi serta mempermudah pemantauan penggunaan dana yang terkait kepentingan publik.
Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring terhadap transaksi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan negara dan penyaluran dana bantuan sosial.
“Transaksi-transaksi yang kemudian harus bersama-sama kami monitor. Hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa itu yang kemudian diatur,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Agustus 2025.
Aturan Ketat Lindungi Data Pribadi
Juru bicara Presiden Prabowo Subianto tersebut menegaskan, pemantauan transaksi akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
Kategori data yang termasuk dalam ranah data pribadi akan dilindungi dan tidak bisa diakses secara sembarangan.
“Melihat data-data pribadi itu sudah ada aturannya,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, negara tetap perlu mengetahui aktivitas transaksi masyarakat demi mendeteksi potensi transaksi mencurigakan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan sistem keuangan nasional.
Fokus pada Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial
Prasetyo mencontohkan penerapan Payment ID dalam proses penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pemerintah menginginkan agar dana bansos benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
Ia menegaskan, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk aktivitas negatif seperti judi online.
“Selain itu misalnya kami akan identifikasi penerima bantuan sosial. Misal ada yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial tapi masih menerima,” ungkapnya.
Pemerintah berencana menerapkan Payment ID sebagai sistem pembayaran digital nasional.
Sistem ini akan diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama dalam pencatatan seluruh aktivitas transaksi keuangan individu.
Langkah ini diharapkan mampu mengintegrasikan data transaksi yang sebelumnya tersebar di berbagai platform keuangan, sehingga proses pemantauan dan analisis data menjadi lebih efektif.
Manfaat Payment ID untuk Transparansi Keuangan
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, pada Jumat, 18 Juli 2025, menjelaskan bahwa Payment ID merupakan akumulasi dari berbagai data transaksi keuangan masyarakat yang sebelumnya tidak terintegrasi.
Menurutnya, sistem ini akan memperkuat transparansi antar lembaga keuangan.
Selain itu, Payment ID memudahkan deteksi berbagai aktivitas ilegal di ranah digital, seperti judi online, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Dengan adanya sistem ini, transaksi ilegal diharapkan dapat dilacak secara lebih cepat dan akurat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menguji coba Payment ID sebagai medium penyaluran bansos pada 17 Agustus 2025 mendatang.
“Ya kami ikut dengan DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Tim kami ada di sana, kami setuju,” ucap Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Ia berharap, digitalisasi melalui Payment ID dapat membantu meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial.
“Mudah-mudahan ke depan data kami makin akurat, lalu penerima bansosnya tepat sasaran aja.
Itu intinya,” kata Saifullah.
Saat ini, Payment ID masih dalam tahap uji coba khusus untuk penyaluran bantuan sosial nontunai.
Uji coba ini akan menjadi tolok ukur kesiapan sistem sebelum diimplementasikan secara luas di berbagai sektor keuangan.
Dengan berbagai manfaat yang dijanjikan, Payment ID diharapkan tidak hanya menjadi inovasi teknologi pembayaran, tetapi juga solusi dalam memastikan penggunaan dana publik secara tepat dan transparan.
Namun, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa penerapan sistem ini akan berjalan sesuai koridor hukum, dengan perlindungan penuh terhadap data pribadi warga.(taa)
