BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, setelah diproyeksikan mendapat anggaran kurang lebih sebesar Rp 300 triliun.
Namun, di balik ambisi besar ini, timbul kekhawatiran terkait adanya praktik dapur fiktif yang dapat merugikan negara. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan bahwa terdapat temuan mengenai dapur fiktif dalam pelaksanaan program ini.
Nurhadi menjelaskan bahwa isu dapur fiktif ini berhubungan dengan manipulasi penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Manipulasi ini dilakukan dengan alasan kuota penuh. Istilah ini sering digunakan untuk menolak calon dapur yang sebenarnya telah lulus survei secara mendadak.
Mereka kemudian digantikan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi pada Rabu (13/8).
Berdasarkan laporan di lapangan, sejumlah calon dapur telah dinyatakan lulus survei dan tercatat di akun resmi BGN.
Namun, secara tiba-tiba mereka ditolak dengan alasan bahwa kuota kecamatan sudah penuh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di lokasi tersebut belum ada pembangunan dapur sama sekali.
“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tegasnya.
Data dari portal resmi BGN menunjukkan banyak titik yang tercatat penuh. Namun, kenyataannya di lokasi-lokasi tersebut dapurnya belum dibangun bahkan tidak pernah ada rencana pembangunan sama sekali.
Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sudah berinvestasi dalam persiapan pembangunan dapur sesuai standar yang ditetapkan.
“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti keberadaan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.
Menurutnya, banyak tenaga terlatih dan kompeten justru tidak digunakan dalam pelaksanaan program ini sementara posisi-posisi tersebut malah diisi oleh orang-orang yang tidak memahami aspek teknis dari program MBG.
Karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN segera melakukan audit internal untuk menangani permasalahan ini serta membuka data lapangan secara transparan kepada publik dan menghapus sistem penguncian titik dapur yang rawan terhadap permainan pihak tertentu.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah. Anak-anak kita butuh makan bergizi bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya.
Dalam konteks permasalahan dapur fiktif tersebut sangat penting bagi BGN untuk segera mengambil tindakan korektif guna menjaga integritas dan efektivitas program MBG sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Masalah-masalah seperti manipulasi data atau penguncian kuota bukan hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga menghambat tujuan utama dari program pemerintah yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pola makan sehat dan bergizi seimbang.
Transparansi serta akuntabilitas menjadi kunci dalam pelaksanaan setiap kebijakan publik termasuk dalam Program Makan Bergizi Gratis ini sehingga harapan akan terwujudnya Indonesia sehat dapat benar-benar tercapai sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan-kebijakan pro rakyatnya.
Meski demikian keberhasilan pelaksanaan program semacam ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah juga partisipasi aktif masyarakat agar tercipta sinergi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. (*/stch)
