BANYUMASEKSPRES.ID, Upaya pemerintah Indonesia untuk menekan potensi tarif impor tinggi dari Amerika Serikat kembali berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa negosiasi tahap kedua antara Indonesia dan AS akan dilakukan di Washington.
Negosiasi ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan sebelumnya yang telah dilakukan pada April lalu. Dalam pembicaraan tahap awal tersebut, pemerintah Indonesia berusaha membujuk pemerintah AS agar membatalkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 32% terhadap sejumlah komoditas asal Indonesia.
Kebijakan tarif tinggi tersebut merupakan bagian dari langkah proteksionis yang diterapkan oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Ia menargetkan negara-negara dengan surplus dagang besar terhadap AS, termasuk Indonesia, yang dianggap terlalu diuntungkan dalam hubungan perdagangan bilateral.
Airlangga menjelaskan bahwa dalam pembahasan dengan pihak AS, cakupan isu yang diangkat sangat luas. Selain tarif, topik yang dibahas mencakup hambatan non-tarif, perdagangan digital, hingga aspek keamanan ekonomi yang menjadi perhatian kedua negara.
“Putaran kedua ini akan segera dilakukan minggu depan, jadi delegasi Indonesia akan mengirim tim ke Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual mengenai perkembangan kesiapan Indonesia dalam proses menuju keanggotaan OECD, Rabu (4/6/2025).
Pemerintah menekankan bahwa dalam setiap langkah negosiasi, kepentingan nasional selalu menjadi prioritas utama. Menurut Airlangga, pemerintah tidak hanya aktif dalam proses negosiasi, tetapi juga terus mengambil langkah-langkah konkret demi mempercepat penyelesaian perundingan dengan hasil yang optimal.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia termasuk dalam 18 negara dengan progres dokumen keanggotaan OECD yang dinilai sudah cukup maju. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam reformasi ekonomi dan integrasi global, termasuk dalam tata kelola perdagangan internasional.
“Nah tentu kita berharap hasilnya nanti akan optimal terhadap perdagangan Indonesia ke pasar global termasuk ke Amerika Serikat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Dokumen tersebut menjadi bagian penting dari kelanjutan proses negosiasi dan penyusunan strategi dagang bilateral.
Penyerahan dokumen itu dilakukan setelah pertemuan Airlangga dengan Duta Besar Jameson Greer, yang mewakili USTR, di sela-sela kegiatan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berlangsung di Paris, Prancis. Pertemuan tersebut turut membuka peluang bagi kedua pihak untuk saling memahami posisi dan ekspektasi masing-masing.
“Dokumen tersebut kemarin sudah dilengkapi karena Amerika berharap seluruh dokumen terkait dengan pembahasan itu sudah masuk semua dan ambasador Greer mengapresiasi proposal Indonesia sebagai basis yang baik untuk mendapatkan pertimbangan bagi Amerika,” kata Airlangga.
Penghargaan dari pihak USTR terhadap kesiapan dokumen Indonesia dinilai sebagai langkah positif dalam membangun kepercayaan dan menciptakan suasana negosiasi yang lebih konstruktif. Pemerintah berharap bahwa sikap terbuka dan kolaboratif tersebut akan mendorong hasil akhir yang menguntungkan kedua belah pihak.
Keberangkatan delegasi RI ke Washington menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global. Pemerintah menilai bahwa akses ke pasar AS tetap menjadi kunci utama untuk mendukung pertumbuhan ekspor nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Indonesia juga menargetkan agar negosiasi tersebut tak hanya berfokus pada penghapusan tarif semata, namun turut membuka ruang kerja sama yang lebih luas di bidang perdagangan digital, penguatan rantai pasok global, serta peningkatan standar keamanan ekonomi yang lebih setara.
Langkah diplomatik ini sejalan dengan arah kebijakan strategis Indonesia yang tengah mendorong keterlibatan aktif dalam tatanan ekonomi global melalui keanggotaan OECD. Dalam konteks tersebut, penguatan kerja sama dengan negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, menjadi bagian integral dari strategi nasional jangka panjang. (WAN)
