BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan progres signifikan.
Setelah melalui berbagai tahap penilaian, usulan pembangunan SR kini telah lolos seluruh aspek sarana dan prasarana (sarpras), membuka jalan bagi tahap berikutnya yakni perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik yang akan ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat.
Asisten 1 Sekretaris Daerah Purbalingga, Drs. Suroto MSi, mengungkapkan pada Selasa (10/6/2025) bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat.
Sejumlah aspek penting telah diloloskan, termasuk ketersediaan lahan yang luas, bersertifikat, dan bebas dari sengketa, atau dalam istilah teknis disebut sebagai kondisi clear and clean.
“Aksesibilitas lahan juga sangat baik. Selain itu, lahan berada dalam kawasan yang mendukung tata ruang serta dikelilingi fasilitas umum penting seperti rumah sakit, pasar, pemadam kebakaran, kantor BPBD, sumber air dari PDAM dan air tanah,” kata Suroto.
Dari sisi transportasi pun, lokasi calon SR dinyatakan layak. Jaringan jalan yang menghubungkan kawasan dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat telah memenuhi standar kelayakan. Aspek ini dinilai vital untuk kelancaran akses dan operasional lembaga pendidikan ke depan.
Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya bukan hanya menyediakan pendidikan formal semata, namun juga pendidikan karakter berbasis pendekatan deep learning.
Format pendidikannya dirancang dengan sistem boarding school, atau sekolah berasrama, yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan sosial.
“Sekolah ini akan mencetak agen perubahan dari setiap keluarga kurang mampu. Harapannya, mereka mampu mengangkat derajat keluarganya melalui pendidikan berkualitas dan berorientasi masa depan,” jelas Suroto.
Pemkab Purbalingga sebelumnya telah menyusun usulan pembangunan Sekolah Rakyat secara detail.
Proses ini melibatkan serangkaian rapat lintas dinas untuk menentukan lokasi, melengkapi persyaratan administrasi, dan menyiapkan informasi teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, telah dilakukan survei langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam struktur proyek, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos Dalduk KB P3A) Purbalingga ditunjuk sebagai Project Manager.
Dinas ini akan menjadi penghubung utama dalam koordinasi antarpihak selama seluruh tahapan berlangsung.
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di bekas kompleks Purbalingga Islamic Center, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta.
Lokasi ini memiliki luas sekitar 5,9 hektare, dianggap sangat strategis dan representatif untuk pengembangan sekolah berasrama dengan pendekatan kurikulum holistik.
Luas lahan yang mencukupi menjadi salah satu indikator penting yang turut mengantarkan lolosnya tahapan penilaian awal.
Pemerintah pusat, dalam beberapa pernyataan sebelumnya, memang menekankan pentingnya kesiapan lahan dan keberadaan infrastruktur pendukung sebagai syarat mutlak dimulainya perencanaan teknis.
Meskipun detail waktu pelaksanaan pembangunan fisik belum dirilis resmi, optimisme menguat bahwa realisasi Sekolah Rakyat akan dimulai dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, disebut akan mengambil alih seluruh urusan pembangunan, dari tahap desain hingga penyediaan anggaran konstruksi.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Purbalingga dinilai menjadi salah satu inovasi sosial penting dalam sektor pendidikan.
Selain memberikan akses setara bagi anak-anak miskin terhadap pendidikan berkualitas, sekolah ini juga akan menjadi model baru pendidikan berkarakter yang mengintegrasikan aspek sosial, intelektual, dan spiritual.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten dan kesiapan lahan strategis di tengah kota, Purbalingga selangkah lebih dekat mewujudkan mimpi besar mencetak generasi unggul yang lahir dari keluarga marginal. (amr/stch)
