BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan baru terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Pengurangan dana ini menuntut berbagai pihak untuk segera mencari solusi guna mempertahankan keseimbangan fiskal daerah.
Ketua LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso, menyatakan keyakinannya bahwa Bupati Cilacap dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mampu merumuskan langkah strategis yang efektif.
“Sejak awal menjabat, Mas Bupati selalu mendampingi rapat-rapat TAPD dan memberikan solusi, sehingga keputusan APBD tetap berjalan baik,” ujarnya kepada Banyumas Ekspres pada Senin, 20 Oktober.
Meski demikian, Ekanto mengungkapkan sejumlah kebijakan yang menurutnya perlu direvisi. Ia menyoroti pemberian hibah daerah yang dinilai terlalu longgar.
“Ke depan, hibah kepada lembaga vertikal seperti aparat hukum maupun instansi lainnya sebaiknya dibatasi maksimal Rp 500 juta hingga Rp1 miliar. Begitu pula untuk ormas-ormas besar,” tegas Ekanto.
Pembatasan ini dianggapnya penting untuk meringankan beban anggaran daerah sekaligus memastikan alokasi dana lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain pembatasan hibah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian utama. Ekanto menganjurkan evaluasi terhadap pembagian dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menekankan pentingnya penelusuran dan pengembalian dividen yang ditempatkan secara tidak tepat, seperti di Kawasan Industri Cilacap (KIC), agar dapat memperkuat PAD.
“Kalau memang ada penempatan dividen yang tidak sesuai aturan, seperti di Kawasan Industri Cilacap (KIC), itu harus ditelusuri dan dikembalikan untuk menambah PAD,” katanya.
Lebih lanjut, Ekanto mengusulkan kerjasama antara Pemkab Cilacap dan dunia perbankan melalui skema full financing untuk memastikan proyek pembangunan tidak terhambat meskipun dana transfer dari pusat belum cair.
Dalam sistem ini, kontraktor bisa mendapatkan kredit lunak dari bank dengan jaminan pembayaran dari pemerintah ketika anggaran daerah tersedia.
“Dengan sistem itu, kontraktor bisa memperoleh kredit lunak dari bank, sementara pemerintah menjamin pembayaran ketika anggaran daerah sudah tersedia,” jelasnya.
Di sisi lain, Ekanto memberi perhatian khusus pada proses evaluasi APBD tahun 2026 yang menurutnya harus dilakukan secara menyeluruh dengan dimulai dari tingkat pimpinan daerah terlebih dahulu.
Evaluasi ini sebaiknya tidak dimulai dari kegiatan kecil atau operasional kantor tetapi langsung dari tingkatan bupati, wakil bupati hingga sekretaris daerah.
“Evaluasi jangan dimulai dari kegiatan kecil atau operasional kantor, tetapi dari atas, mulai dari bupati, wakil bupati hingga sekda,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, empati terhadap kondisi keuangan daerah dinilai penting oleh Ekanto terutama bagi lembaga legislatif.
Ia menyarankan agar anggota DPRD dan pejabat eksekutif turut serta dalam penghematan anggaran dengan cara mengevaluasi tunjangan kinerja yang dianggap terlalu tinggi serta mengurangi perjalanan dinas keluar kota.
“Anggota DPRD dan pejabat eksekutif harus ikut berhemat. Misalnya tunjangan kinerja yang terlalu tinggi bisa dievaluasi, perjalanan dinas keluar kota juga harus dikurangi,” tambahnya.
Penghematan oleh kalangan pejabat akan menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesulitan keuangan daerah serta dapat meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Ekanto jika efisiensi anggaran dimulai dari tingkat atas maka masyarakat tidak akan merasa terbebani sehingga pembangunan di tingkat bawah pun tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
“Kalau efisiensi dimulai dari atas rakyat tidak akan merasa terbebani Pembangunan di tingkat bawah pun tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (jul/dda)
