BANYUMASEKSPRES.ID, Banyak calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 merasa bingung saat mendapati hasil berbeda saat mengecek status mereka di berbagai platform resmi.
Sebagian mengaku bahwa meskipun telah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan, status NIK mereka justru tidak terdaftar saat dicek melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia.
Padahal, baik di laman resmi BSU Kemnaker maupun portal BPJS Ketenagakerjaan, informasi yang muncul telah menyatakan nama mereka masuk sebagai penerima BSU 2025.
Namun begitu dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi Pospay, muncul notifikasi berbunyi, “Saat ini NIK Anda belum terdaftar sebagai penerima BSU 2025 melalui PosIND, silahkan cek secara berkala.”
Perbedaan data ini sempat menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pekerja. Terutama bagi mereka yang berharap BSU sebesar Rp 600.000 bisa segera dicairkan melalui Kantor Pos seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sebagian khawatir data mereka bermasalah atau bantuan tidak akan sampai meski secara administratif sudah dinyatakan lolos verifikasi.
Menanggapi hal ini, Vice President Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2025 dari PT Pos Indonesia, Andi Rosa Muhammad Ramdan, menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan jalur penyaluran bantuan.
Saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (4/7/2025), Andi menegaskan bahwa aplikasi Pospay hanya menampilkan data penerima BSU yang proses pencairannya dilakukan secara eksklusif melalui Kantor Pos.
“Penyebab perbedaannya di data di Pospay, hanya data yang akan dibayarkan melalui Kantor Pos saja yang ditampilkan dalam aplikasi,” ujar Andi saat dihubungi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa status penerima BSU yang muncul di Pospay tidak mencerminkan keseluruhan daftar penerima bantuan.
Penerima yang penyalurannya lewat bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, atau Mandiri memang tidak akan muncul di sistem aplikasi Pospay.
Sementara itu, menurut Andi, laman resmi Kemnaker menampilkan semua penerima bantuan, tanpa memandang jalur penyalurannya. Baik itu yang akan dicairkan melalui Kantor Pos maupun melalui jaringan perbankan nasional.
“Di laman Kemnaker merupakan data untuk seluruh penerima BSU, baik yang akan dibayarkan melalui PosIND maupun Himbara,” katanya.
Namun, Andi menambahkan bahwa tidak semua data calon penerima BSU yang penyalurannya dilakukan lewat PT Pos Indonesia sudah masuk ke sistem mereka.
Masih ada proses sinkronisasi data dari Kemnaker ke PT Pos Indonesia yang sedang berlangsung hingga saat ini.
Itulah alasan mengapa banyak NIK belum muncul dalam daftar Pospay meski telah dinyatakan lolos verifikasi secara resmi oleh Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, jika NIK Anda belum muncul di aplikasi Pospay, belum tentu Anda tidak mendapatkan BSU. Bisa saja Anda termasuk yang akan menerima melalui bank, atau data Anda masih dalam proses distribusi ke sistem Pos.
“Apabila pembayaran BSU sudah tercantum di Pospay, berarti pembayarannya sudah bisa dilakukan di seluruh Kantor Pos,” tambahnya.
Dengan begitu, penting bagi calon penerima untuk secara berkala memeriksa status mereka di aplikasi Pospay.
Tidak munculnya NIK bukan berarti dicoret dari daftar penerima bantuan, melainkan bisa disebabkan oleh dua hal utama: bantuan akan disalurkan lewat bank Himbara atau data masih dalam proses transfer ke PT Pos Indonesia.
Untuk memastikan status, Anda bisa mengunduh aplikasi Pospay di AppStore, lalu buka aplikasinya.
Tekan ikon informasi berwarna jingga di pojok kanan bawah, pilih logo Kemnaker, kemudian klik jenis bantuan “Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2025”. Masukkan NIK Anda lalu tekan tombol “Cek Status Penerima”.
Jika Anda terdaftar, sistem akan meminta Anda memindai e-KTP secara langsung dari aplikasi, dan melengkapi data pribadi.
Setelah proses ini selesai, sistem akan menghasilkan QR code yang akan menjadi syarat utama untuk mencairkan dana BSU di Kantor Pos terdekat.
Penjelasan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang selama ini kebingungan soal perbedaan status BSU di Pospay dan Kemnaker.
Pemahaman soal jalur penyaluran dana menjadi penting agar publik tidak salah mengartikan informasi dan bisa segera melakukan pencairan saat dana benar-benar tersebut.(amp)
