BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam perkembangan terbaru, Vietnam dan Indonesia bersiap untuk menandatangani perjanjian penting yang bertujuan meningkatkan pengiriman beras dalam jangka panjang.
Kesepakatan ini mencuat setelah Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT BRICS di Brasil.
Pertemuan tersebut menjadi momen krusial bagi kedua negara yang sama-sama mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi utama mereka.
Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyambut baik inisiatif ini. Ia melihat kerja sama tersebut bukan hanya sebagai kesempatan untuk menambah impor beras, tetapi juga membuka peluang baru bagi ekspor.
“Contoh kalau kita suatu hari Insya Allah, kelihatan stok kita lumayan besar. Mungkin bisa jadi kita cari pasar bersama, negara mana itu kita tuju, kita ekspor ke mana,” ungkap Amran pada Kamis (10/7).
Menurut Amran, kolaborasi ini dapat membantu kedua negara menemukan pangsa pasar baru yang memerlukan pasokan beras.
Kerja sama ini dinilai strategis karena dapat memperluas jaringan perdagangan dan menambah stabilitas ekonomi kedua negara.
“Kalau kita lebih, kita sama-sama mengekspor. Pandangan saya, kita ekspor ke negara yang butuh. Kolaborasi, itu sangat bagus,” tambahnya.
Namun demikian, Amran menegaskan bahwa perincian perjanjian dagang ini merupakan wewenang dari Kementerian Perdagangan.
Dia menyatakan bahwa kementerian terkait akan lebih lanjut menangani aspek teknis dan regulasi dari kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyetujui kerja sama ini.
Arief menyoroti bahwa kepentingan petani Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait pangan.
“Tugas kita sebagai kepala lembaga, menteri dan lain-lain itu ikut perintah Presiden. Karena Pak Presiden sudah memikirkan, pasti ada hubungan bilateral, pasti ada trade-off, pasti ada banyak hal. Tapi yang jelas Pak Presiden itu mementingkan petani Indonesia,” kata Arief.
Arief juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan produksi dalam negeri agar lebih optimal.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi alam yang tak terduga seperti banjir atau fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino dan La Nina bisa saja mempengaruhi produksi pangan nasional.
“Kita nggak pernah tahu, kadang ada banjir, kadang ada gunung meletus, kadang El Nino, kadang La Nina. Di saat kondisi kayak gitu, terus nanti nyari-nyari beras susah disalahin lagi, kan enggak. Jadi kita kan nggak pernah tahu yang ke depan itu seperti apa. Tapi you have to prepare for the worst,” jelas Arief.
Lebih lanjut mengenai potensi ekspor beras bersama Vietnam, Arief mengatakan langkah tersebut bisa menjadi pilihan selama stok dalam negeri mencukupi kebutuhan lokal.
Meski begitu, ia menegaskan kembali bahwa fokus utama tetap pada peningkatan produksi domestik agar ketahanan pangan nasional terjaga.
Perjanjian dengan Vietnam ini menjadi semakin penting setelah tercatat penurunan signifikan pada ekspor beras Vietnam ke Indonesia sebesar 97 persen menjadi hanya 19.000 metrik ton pada semester pertama tahun 2025.
Pemerintah Vietnam berharap bahwa perjanjian perdagangan ini akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekspor beras mereka sekaligus memastikan ketahanan pangan bagi Indonesia.
Kesepakatan ini juga dilihat sebagai langkah strategis untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lebih baik antara dua negara Asia Tenggara ini.
Sebagai dua negara dengan populasi besar dan kebutuhan pangan masif, kolaborasi semacam ini diharapkan dapat memperkuat posisi kedua negara di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui akses pasar yang lebih luas.
Dengan adanya rencana perjanjian ini, baik Vietnam maupun Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memperdalam hubungan bilateral mereka terutama di sektor pertanian. (*stch)
