BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Sejumlah warga dan pelaku UMKM di kawasan Kebondalem, Purwokerto, yang tergabung dalam kelompok ‘Masyarakat Peduli Kebondalem’, melakukan aksi damai dengan memasang spanduk di beberapa titik strategis, Kamis (15/05/2024).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan sterilisasi kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.
Mereka menyuarakan tuntutan keadilan dalam pelaksanaan sterilisasi, yang dinilai belum dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Ketua Masyarakat Peduli Kebondalem, Sigit Priyono, menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa kawasan Kebondalem seharusnya disterilkan secara menyeluruh, tanpa tebang pilih.
“Ini kan tanah sudah kembali ke pemerintah Banyumas. Maka kawasan ini harus disterilkan seluruhnya. Harus adil, tidak pilih-pilih, tanpa pengecualian,” tegas Sigit saat ditemui di lokasi.
Sigit menyebutkan, masih banyak aktivitas usaha yang tetap berjalan meskipun sebagian besar pedagang telah dilarang berjualan.
Salah satu yang disorot adalah keberadaan area parkir yang masih dioperasikan oleh sebuah perusahaan swasta, padahal menurutnya hal itu juga termasuk dalam kawasan yang seharusnya sudah steril.
“Itu lahan parkir juga harusnya disterilkan. Tapi masih beroperasi. Harusnya semuanya disterilkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ada 103 unit ruko yang termasuk dalam aset resmi kawasan Kebondalem. Sebagian besar dari ruko tersebut masih aktif digunakan meskipun klaim sterilisasi telah disampaikan oleh pemerintah daerah. Kondisi serupa juga dialami oleh kios UMKM seperti Sarinah yang masih membuka operasional.
“Total ada 103 ruko, semua harus steril. Kami menuntut seluruh kawasan dilelang ulang secara terbuka dan transparan,” tambahnya.
Sigit menegaskan bahwa jika nantinya Pemkab berencana menggandeng investor untuk pengembangan ulang kawasan Kebondalem, maka prosesnya harus dilakukan dari awal dan harus terbuka untuk publik. Masyarakat diminta dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut agar tak ada lagi kecurigaan ataupun monopoli.
Di sisi lain, keluhan juga datang dari para pedagang kaki lima yang merasa terdampak langsung oleh kebijakan ini.
Salah satu PKL yang akrab disapa Koki Gendut, R. Hendro Suharcaryo, menyatakan bahwa proses sterilisasi berjalan tidak konsisten. Ia merasa ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap para pedagang.
“Awalnya kami mendukung pengembalian aset ke Pemkab. Tapi yang kami tidak suka adalah pelaksanaannya. Kalau memang harus steril, ya sterilkan semua. Jangan tebang pilih,” ujarnya dengan nada kecewa.
Hendro mengungkapkan bahwa ia telah mencoba melakukan komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyumas, bahkan mengirimkan surat terbuka langsung kepada Bupati Banyumas untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan tersebut.
“Saya disarankan pindah ke depan KUA oleh Pak Gesang dari Disperindag. Tapi kata Pak Catur dari Satpol PP, jangan di situ karena jalannya sempit dan rawan,” jelas Hendro.
Meski telah menerima tawaran relokasi, Hendro menolak dengan alasan bahwa kawasan Kebondalem belum benar-benar steril. Ia merasa proses sterilisasi setengah-setengah justru memperburuk ketidakpastian bagi para pedagang kecil.
“Kalau memang harus disterilkan, ya sterilkan dulu total. Setelah itu baru jelas arahnya mau ke mana. Jangan setengah-setengah. Istilahnya, tawaran pindah itu sudah basi,” pungkasnya. (*/stch)
