BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Temuan mengejutkan telah mencuat dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Dari lebih dari 300 titik yang terdaftar dalam sistem, sekitar 100 titik di antaranya diduga fiktif.
Hal ini disebabkan tidak ditemukannya bangunan maupun fasilitas pendukung di lokasi-lokasi yang tercatat dalam data resmi.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan temuan ini setelah melakukan verifikasi lapangan bersama tim investigasi dan koordinator wilayah.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sejumlah lokasi yang sudah terdaftar bahkan berada di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk operasional dapur.
“Ketika didatangi oleh kepala SPPG yang sudah ditunjuk BGN, ternyata titik-titik tersebut tidak ada bangunannya. Ada yang di tengah sawah, di tengah hutan, bahkan di area pemakaman,” ungkap Ammy pada Senin (23/6/2026).
Ammy menjelaskan bahwa dari total lebih dari 300 titik SPPG yang terdaftar di Cilacap, sekitar sepertiganya tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Keadaan ini kemudian menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian data antara apa yang tercatat dan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Setelah dilakukan pengecekan oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ammy menyebutkan bahwa temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik pendaftaran SPPG, isu yang belakangan telah mencuat di daerah tersebut.
“Nah, jadi bahwa isu jual-beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Tak hanya tidak memiliki bangunan, sejumlah titik yang sudah terdaftar juga disebut masih ditawarkan kepada pihak lain untuk dikelola.
“Jadi ada titiknya, tapi masih ditawar-tawarkan, ada yang mau beli atau tidak,” ungkap Ammy menambahkan.
Dari hasil penelusuran lebih mendalam, sebagian besar titik bermasalah tersebut terdaftar melalui yayasan yang disebut membawa nama mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ya, rata-rata yayasan membawa nama Sony,” jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut atas temuan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap bersama tim investigasi memutuskan untuk menutup sementara portal pendaftaran SPPG baru sekaligus menghapus sekitar 100 titik yang terindikasi fiktif dari sistem.
“Untuk sementara menutup portal pendaftaran titik SPPG. Sekitar 100 titik yang terindikasi fiktif akan dihapus dari sistem sebelum proses pendaftaran dibuka kembali,” ungkap Ammy menegaskan pentingnya langkah ini.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Tengah, Reza Mahendra, memberikan klarifikasi terkait data-data tersebut.
Ia menyatakan bahwa informasi mengenai titik-titik yang dianggap fiktif tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai sepenuhnya bermasalah.
“Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 itu semua fiktif,” ujarnya.
Reza menjelaskan bahwa sekitar 100 titik SPPG tersebut sebenarnya telah memiliki ID resmi dan terdaftar dalam portal BGN sebelum kebijakan moratorium penambahan SPPG diberlakukan.
“Lebih kurang 100 SPPG ini sudah ada ID SPPG. Artinya terdaftar melalui portal sebelum saat sekarang ditutup,” katanya merujuk pada status formal dari lokasi-lokasi tersebut.
Menurut Reza, sejumlah titik tersebut masih berada dalam tahap persiapan pembangunan dan masuk ke dalam sistem sebelum moratorium diberlakukan.
“Artinya masuk proses persiapan. Sebelum ada moratorium, dalam portal itu dipersilakan membangun karena masuk proses persiapan,” jelasnya menekankan pentingnya konteks waktu dalam pemahaman situasi ini.
Meski begitu, ia mengakui bahwa beberapa titik memang belum menunjukkan progres pembangunan di lapangan sesuai harapan.
Hal ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengelola yayasan agar dapat memahami alasan keterlambatan tersebut.
“Ini tanyakan ke yayasan, harusnya kenapa tidak membangun,” ujarnya dengan nada menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap pihak terkait.
Reza juga menegaskan bahwa saat ini BGN telah menerapkan kebijakan moratorium penambahan SPPG baru sehingga seluruh proses penambahan titik dihentikan sementara waktu hingga situasi dapat dievaluasi dengan baik dan tuntas.
“Kebijakan pimpinan saat ini adalah moratorium SPPG baru,” pungkasnya.
Situasi ini tentunya menjadi perhatian publik dan para stakeholder terkait program gizi nasional terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG.
Upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data serta pelaksanaan program sangatlah diperlukan agar tujuan awal dari program gizi ini dapat tercapai dengan baik.
Dari sini terlihat bahwa masalah administratif dan operasional dalam pelaksanaan program MBG harus ditangani dengan serius agar tidak menghambat akses masyarakat terhadap gizi seimbang dan berkualitas.
Harapan masyarakat akan program Pangan Bergizi Gratis seharusnya sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan setiap titik pelayanan berfungsi maksimal demi kesejahteraan bersama.
Dengan demikian sangat penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi menciptakan solusi nyata guna menangani isu-isu seperti dugaan praktik jual beli lokasi pendaftaran dan keberadaan fasilitas dapur MBG yang sah serta berfungsi semestinya demi kepentingan publik. (jul/stch/dda)
