BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga mengkonfirmasi bahwa layanan kesehatan masyarakat akan tetap berjalan dengan optimal meski saat ini terdapat kekosongan jabatan kepala puskesmas di tiga lokasi.
Kekosongan ini terjadi di tengah transisi kepemimpinan yang melibatkan Pelaksana Tugas (Plt) akibat pensiunnya dua pejabat dan meninggalnya satu pejabat kepala puskesmas.
Winarti, Kepala Subbagian Umum DinkesPPKB Kabupaten Purbalingga, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi ini.
Menurutnya, tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas adalah Puskesmas Kemangkon 2, Puskesmas Kemangkon, dan Puskesmas Bukateja.
“Untuk Puskesmas Kemangkon 2, karena baru berdiri, saat ini posisinya diisi oleh pejabat fungsional dari DinkesPPKB Purbalingga,” jelas Winarti pada Selasa (23/6/2026).
Di sisi lain, jabatan kepala puskesmas di Puskesmas Kemangkon dirangkap oleh Kepala Puskesmas Kalikajar sejak Mei 2026.
Situasi serupa juga terjadi di Puskesmas Bukateja, di mana jabatan kepala puskesmas kini dipegang oleh seorang dokter fungsional setelah kepala sebelumnya meninggal dunia pada tahun 2025.
Meskipun ada tantangan dalam kepemimpinan ini, DinkesPPKB menegaskan bahwa layanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terpengaruh secara signifikan.
Winarti menekankan bahwa semua program kesehatan yang telah ditetapkan tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditentukan.
“Seluruh program yang sudah berjalan tetap mencapai target dan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat tetap beroperasi secara normal tanpa kendala,” tegasnya.
Pihak DinkesPPKB memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas akan senantiasa memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pengawasan dan koordinasi terus dilakukan untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat tidak terganggu selama masa transisi kepemimpinan tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat setempat. Dengan adanya kekosongan jabatan di tiga puskesmas tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana DinkesPPKB dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi warga.
Dalam hal ini, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi puskesmas.
DinkesPPKB memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa layanan kesehatan tetap optimal meskipun sedang mengalami perubahan struktural dalam organisasi.
Proses pengisian jabatan kepala puskesmas definitif akan dilakukan secepat mungkin agar puskesmas dapat dipimpin oleh pejabat yang memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga moral dan semangat kerja para staf medis dan non-medis selama masa transisi ini.
Tanpa adanya pemimpin definitif, ada kemungkinan timbul ketidakpastian atau kebingungan dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari.
Namun demikian, DinkesPPKB berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh pegawai agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan fokus pada pelayanan kepada pasien.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa pelayanan kesehatan dasar mencakup berbagai aspek seperti imunisasi anak, pemeriksaan kesehatan berkala, penyuluhan tentang pola hidup sehat hingga penanganan penyakit ringan.
Semua program ini harus terus berjalan tanpa hambatan agar masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Winarti pun mengingatkan bahwa seluruh staf puskesmas harus tetap bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas mereka.
“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi demi tercapainya tujuan bersama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Situasi seperti ini bukanlah hal baru dalam pengelolaan layanan kesehatan publik.
Setiap daerah pasti mengalami dinamika perubahan pegawai atau struktur organisasi yang dapat mempengaruhi operasional harian.
Oleh karena itu, penting bagi pihak manajemen untuk memiliki rencana kontinjensi sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.
Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan puskesmas sangat vital karena merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar.
Dengan adanya pemimpin definitif yang kompeten di setiap puskesmas, diharapkan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasa puas dan mendapatkan manfaat maksimal dari layanan tersebut. (alw/stch/dda)
