BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Fenomena kekurangan lahan pemakaman kini menjadi isu serius di Jakarta Selatan. Sebanyak sembilan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah ini telah mencapai kapasitas maksimum dan tidak lagi mampu menerima jenazah baru.
Keadaan ini memicu Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk segera mengadopsi solusi alternatif berupa model pemakaman tumpang demi mengatasi keterbatasan lahan yang semakin mendesak.
Kepala Seksi Jalur dan Pemakaman Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Arwin Adlin Barus, dalam pernyataannya di Jakarta menyebutkan bahwa sembilan TPU yang dimaksud meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko.
Kesembilan lokasi ini sudah tidak dapat menambah penghuni baru lantaran kapasitasnya telah penuh.
“Kami harus mencari solusi cepat agar layanan pemakaman tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar Arwin Adlin Barus kepada awak media.
Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, TPU lain seperti Menteng Pulo I, II, dan III, Jeruk Purut, Tanah Kusir, Cidodol, Kampung Kandang, Srengseng Sawah, dan Pasar Minggu juga hampir mencapai titik jenuh dengan tingkat keterisian lebih dari 95 persen.
Dalam situasi yang serba terbatas ini Pemerintah Kota Jakarta Selatan tidak tinggal diam. Mereka menerapkan sistem pemakaman tumpang sebagai opsi utama.
Sistem ini memungkinkan jenazah baru untuk dimakamkan di atas makam keluarga yang sudah ada sebelumnya di TPU yang sama.
Alternatif lain adalah memindahkan pemakaman ke TPU lain yang masih memiliki sedikit ruang tersisa meskipun jumlahnya kian hari kian menipis.
“Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap warga tetap mendapatkan layanan pemakaman yang layak,” tegas Arwin.
Kebijakan teknis terkait pengaturan ini diserahkan sepenuhnya kepada pengelola TPU setempat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Dinamika semacam ini bukan hanya soal ketersediaan lahan namun juga mencerminkan tantangan urbanisasi dan manajemen perkotaan yang perlu disikapi dengan bijaksana.
Meningkatnya populasi serta kebutuhan ruang untuk berbagai keperluan membuat pengelolaan lahan di kota-kota besar seperti Jakarta semakin kompleks.
Menanggapi situasi tersebut masyarakat diimbau untuk lebih kooperatif dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengalokasian lahan pemakaman.
Penggunaan lahan secara efisien menjadi prioritas utama agar setiap proses pemakaman dapat berjalan tanpa kendala berarti.
Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya merencanakan penggunaan lahan secara cermat demi keberlanjutan fasilitas publik termasuk tempat pemakaman umum.
Upaya kolaboratif antara pihak pemerintah dan warga menjadi kunci utama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Meski demikian implementasi pemakaman tumpang bukan tanpa tantangan. Faktor budaya adat istiadat serta persepsi masyarakat terhadap prosesi pemakaman juga turut mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan baru ini.
Oleh karena itu pendekatan sosialisasi yang tepat diperlukan agar masyarakat dapat memahami urgensi serta manfaat dari kebijakan tersebut secara komprehensif.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut Pemerintah Kota Jakarta Selatan berharap dapat memberikan layanan publik yang optimal sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan secara efektif.
Langkah inovatif seperti penerapan model pemakaman tumpang menunjukkan responsivitas pemerintah dalam menghadapi problematika urbanisasi yang terus berkembang seiring waktu. (*/dda)
