BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Partai Gerindra mengeluarkan pernyataan tegas terkait tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Achmad Syahri As Shiddiqi.
Tindakannya bermain gim sambil merokok saat rapat telah menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian publik.
Pimpinan Sidang Mahkamah Partai Gerindra, Fikrah Auliurrahman, menyatakan bahwa Syahri terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Dalam sebuah pengumuman resmi yang disampaikan di DPP Gerindra pada Jumat (15/5), Fikrah menjelaskan, “Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember.”
Teguran ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan peringatan serius bagi seluruh kader partai tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Fikrah menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah hal sepele. Ia menjelaskan bahwa jika Achmad Syahri kembali melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang, partai tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi lebih berat.
“Apabila pada kemudian hari saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember,” ujarnya dengan tegas.
Video yang memperlihatkan Achmad Syahri As Shiddiqi bermain gim sambil merokok saat rapat Komisi D DPRD Jember beredar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Peristiwa ini terjadi pada Senin (11/5) ketika rapat berlangsung untuk membahas isu layanan kesehatan.
Dalam rapat tersebut hadir pihak BPJS Kesehatan serta kepala puskesmas se-Kabupaten Jember yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari para anggota dewan.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember itu tampak lesu ketika dijumpai awak media di kantor DPP Gerindra, Jakarta, pada Jumat (15/5).
Ia mengaku sangat menyesali perbuatannya dan menyatakan rasa penyesalan yang mendalam atas tindakan tersebut.
“Sangat menyesal. Saya merasa salah dan tidak akan mengulangi lagi,” kata Syahri dengan nada penuh penyesalan.
Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai alasan di balik tindakannya bermain gim sambil merokok saat rapat berlangsung.
Menurutnya, tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan besar yang muncul dari khilaf dirinya dan ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.
“Saya menyesal sekali dan tidak akan mengulangi,” ujarnya.
Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para politisi dalam menjaga profesionalisme dan integritas mereka di mata publik.
Media sosial kini menjadi arena utama untuk menyoroti perilaku anggota dewan, dan kejadian seperti ini dapat berdampak negatif terhadap citra partai serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Penting bagi setiap anggota dewan untuk memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi sebagai wakil rakyat.
Mereka tidak hanya mewakili suara masyarakat dalam pengambilan keputusan penting, tetapi juga harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari.
Ketidakpatuhan terhadap norma ini dapat berujung pada sanksi tegas dari partai politik yang menaungi mereka.
Partai Gerindra, sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, tentunya sangat memperhatikan citra dan reputasinya di mata publik.
Oleh karena itu, langkah tegas yang diambil terhadap Achmad Syahri As Shiddiqi menunjukkan komitmen partai dalam menegakkan disiplin internal sekaligus menjaga kredibilitasnya di hadapan masyarakat.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua anggota dewan lainnya untuk senantiasa menjaga sikap profesional selama menjalankan tugas mereka.
Masyarakat berharap agar setiap politisi bisa memberikan contoh yang baik dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan harapan publik.
Dalam konteks ini, kita juga perlu menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi para anggota dewan muda seperti Achmad Syahri As Shiddiqi agar mereka lebih memahami tanggung jawab serta konsekuensi dari tindakan mereka tidak hanya saat berada dalam ruang rapat tetapi juga di luar sana.
Pendidikan politik yang baik akan membantu meningkatkan kesadaran akan etika kerja serta perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota legislatif.
Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja para wakil rakyat mereka.
Melalui kritik konstruktif serta pengawasan aktif terhadap tindakan anggota dewan, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Dengan demikian, insiden ini dapat menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak terkait baik di internal partai maupun masyarakat luas untuk bersama-sama membangun budaya politik yang lebih baik ke depannya demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa dan negara. (*/stch/dda)
