BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga memperkuat kerja sama untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program lintas sektoral.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam kegiatan smart sharing yang digelar di Aula Galaksi Kantor Kemenag Purbalingga, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua instansi membahas berbagai peluang kerja sama, mulai dari program sosial keagamaan, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Kepala Kemenag Purbalingga Zahid Khasani mengatakan pihaknya siap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Menurutnya, Kemenag memiliki jaringan yang cukup luas melalui 18 Kantor Urusan Agama (KUA), tujuh satuan kerja, serta 1.269 aparatur sipil negara (ASN).
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Kedepan kita akan membuat MoU guna memberikan dampak kepada masyarakat, sekaligus pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM,” kata Zahid.
Kerja sama antara Kemenag dan BPS nantinya akan diperkuat melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Selain mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Zahid menjelaskan, selama ini Kemenag Purbalingga telah menjalankan berbagai program pemberdayaan yang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya melalui inovasi Urap Mendoan (Ustadz/Umat Rajin Bertani Mendukung dan Menopang Kehidupan) yang mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi lembaga keagamaan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan kondisi kemiskinan di Purbalingga menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan pemeringkatan tahun 2025, posisi tingkat kemiskinan Purbalingga mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya.
“Ini juga sejalan dengan rencana kerja di bawah kepemimpinan Mas Bupati dan Mas Wakil Bupati yakni Alus Dalane, Kepenak Ngodene,” ungkap Slamet.
Menurutnya, data statistik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk dalam merancang program pengentasan kemiskinan.
Dengan adanya kolaborasi lintas instansi, program yang dijalankan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain membahas strategi penanggulangan kemiskinan, kegiatan smart sharing tersebut juga menjadi ajang bertukar pengalaman terkait pembangunan zona integritas.
BPS Purbalingga yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2024 kini tengah mempersiapkan langkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kemenag Purbalingga menyatakan siap mendukung berbagai program strategis BPS, termasuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut akan dilakukan melalui jaringan lembaga dan satuan kerja yang berada di bawah Kemenag.
Melalui sinergi antara Kemenag dan BPS, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
Kolaborasi berbasis data dan pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan warga Purbalingga. (alw/stch/dda)
