BANYUMASEKSPRES.ID, INDIA – Kondisi sekolah negeri di India menjadi perhatian setelah kelompok aktivis yang tergabung dalam Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak meluncurkan gerakan audit sekolah.
Gerakan tersebut dilakukan untuk memeriksa secara langsung kondisi fasilitas pendidikan, terutama sekolah negeri yang berada di wilayah pedesaan.
CJP sebelumnya dikenal karena gerakannya dalam memprotes skandal kebocoran ujian masuk universitas.
Kini, kelompok tersebut memperluas aktivitasnya dengan menyoroti kualitas fasilitas sekolah negeri dan mendorong pemerintah agar lebih serius melakukan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Gerakan audit sekolah tersebut resmi diluncurkan pada 15 Agustus 2026.
Dalam pelaksanaannya, CJP melibatkan orang tua siswa, pelajar, serta sukarelawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah fasilitas sekolah.
Target awal gerakan tersebut adalah melakukan audit terhadap 100 sekolah negeri di daerah pedesaan dalam waktu dua bulan.
Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan formulir standar agar kondisi setiap sekolah dapat dicatat secara sistematis.
Dalam kegiatan audit tersebut, para aktivis memeriksa berbagai fasilitas dasar yang menjadi bagian penting dari lingkungan belajar siswa.
Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain toilet, ketersediaan air minum, listrik, perabot sekolah, serta kondisi bangunan.
Data yang dikumpulkan kemudian didokumentasikan dan direncanakan digunakan sebagai bahan untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan.
CJP juga ingin data tersebut menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban pejabat yang dinilai bertanggung jawab terhadap kondisi sekolah negeri.
Menurut kelompok aktivis tersebut, pemeriksaan lapangan diperlukan agar kondisi sebenarnya di sekolah dapat diketahui secara langsung.
Mereka menilai dokumentasi dari lapangan dapat membantu masyarakat melihat persoalan pendidikan secara lebih konkret.
Namun, gerakan tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Sejumlah negara bagian menolak atau membatasi aktivitas inspeksi yang dilakukan tanpa izin resmi.
Di Maharashtra dan Rajasthan, kunjungan ke sekolah negeri tanpa izin mendapatkan larangan.
Bahkan di Rajasthan, akses orang luar ke lingkungan sekolah, termasuk aktivitas mengambil gambar dan melakukan wawancara, juga dibatasi.
Kondisi tersebut membuat gerakan audit CJP memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan masyarakat dan aktivis dalam mengawasi sekolah yang dibiayai menggunakan anggaran publik.
Relawan CJP bahkan mengaku sempat mengalami serangan ketika melakukan inspeksi.
Meski menghadapi penolakan, kelompok tersebut menyatakan tidak akan mundur dari gerakannya.
“Kami tidak takut. Kami hanya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah,” kata juru bicara CJP, Ashutosh Ranka.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa CJP ingin mempertahankan pendekatan pengawasan langsung yang mereka lakukan.
Bagi kelompok tersebut, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan fasilitas publik merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi.
Gerakan audit sekolah CJP kemudian memunculkan dua pandangan yang berbeda.
Di satu sisi, sebagian pihak menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kondisi sekolah negeri karena fasilitas tersebut dibangun dan dibiayai menggunakan uang publik.
Pengawasan masyarakat dinilai dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam laporan administratif.
Kondisi toilet, ketersediaan air bersih, listrik, hingga kondisi bangunan sekolah dapat diketahui melalui pemeriksaan langsung.
Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai keamanan siswa serta terganggunya proses belajar mengajar apabila terlalu banyak orang luar memasuki lingkungan sekolah.
Selain itu, kemampuan relawan dalam melakukan penilaian terhadap kondisi infrastruktur sekolah juga dipertanyakan.
Audit fasilitas pendidikan membutuhkan metode yang jelas agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelola kampanye We, The People, Vinita Gursahani Singh, mengatakan kegiatan pengawasan tetap harus dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Dengan adanya aturan tersebut, pengawasan masyarakat terhadap sekolah tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan aspek keamanan maupun ketertiban di lingkungan pendidikan.
Pemerhati pendidikan Mohandas Pai turut memberikan pandangan mengenai gerakan yang dilakukan CJP.
Ia menyarankan agar kelompok aktivis tersebut menggunakan tim kecil yang telah memperoleh izin untuk melakukan kunjungan ke sekolah.
Menurut pendekatan tersebut, pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara sistematis.
Setelah seluruh informasi terkumpul, hasil audit dapat disusun menjadi laporan yang kemudian dipublikasikan untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan.
Cara tersebut dinilai dapat membuat hasil pengawasan lebih terukur sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap aktivitas sekolah.
Namun, CJP tidak sepenuhnya menerima anggapan bahwa pengawasan harus dilakukan melalui jalur konvensional.
Juru bicara CJP Saurav Das menilai mekanisme yang selama ini berjalan belum memberikan perubahan berarti.
Ia bahkan mengajak Mohandas Pai untuk mengikuti secara langsung kunjungan sekolah yang dilakukan kelompoknya.
Gerakan audit sekolah CJP pada akhirnya membuka kembali diskusi mengenai kondisi pendidikan di India, terutama terkait kualitas fasilitas sekolah negeri di daerah pedesaan.
Keberadaan toilet yang layak, air minum, listrik, perabot, serta bangunan yang aman merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa.
Di sisi lain, pengawasan terhadap fasilitas pendidikan juga membutuhkan keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan terhadap siswa.
Aktivitas masyarakat di sekolah tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun menimbulkan risiko keamanan.
Target CJP untuk mengaudit 100 sekolah dalam dua bulan akan menjadi ujian bagi gerakan tersebut.
Hasil dokumentasi yang mereka kumpulkan nantinya dapat menjadi bahan untuk melihat sejauh mana persoalan fasilitas sekolah negeri di wilayah pedesaan India.
Jika dilakukan dengan data yang akurat dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, audit masyarakat berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan.
Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan aturan hukum, keamanan siswa, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah.
Perdebatan mengenai gerakan CJP menunjukkan bahwa persoalan pendidikan India bukan hanya berkaitan dengan proses belajar di ruang kelas, tetapi juga menyangkut kualitas fasilitas publik dan bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasinya.
Gerakan audit sekolah yang dilakukan CJP pun kini menjadi perhatian karena mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yakni tuntutan transparansi masyarakat dan kebutuhan menjaga keteraturan serta keamanan lingkungan sekolah. (*/stch/dda)
