BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Alokasi dana yang sangat besar, mencapai Rp 217,86 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rencana Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga Tahun 2026, kini menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dana yang begitu besar ini diharapkan dapat mendukung sepenuhnya program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, agar dana tersebut benar-benar memberi manfaat maksimal, anggota DPR RI, terutama dari Komisi IX, mengingatkan pentingnya adanya pengawasan yang ekstra ketat dalam pengelolaan anggaran ini.
Nurhadi, salah satu anggota Komisi IX DPR RI, memberikan peringatan penting agar BGN tidak jatuh ke dalam masalah yang sama seperti skandal korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.
Dalam skandal tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 9,9 triliun hanya untuk satu program pengadaan laptop dalam upaya digitalisasi pendidikan.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop. Bila ini terulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa runtuh,” tegas Nurhadi dalam keterangannya pada Kamis (12/6).
Sebagai legislator dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi menekankan bahwa pengelolaan dana triliunan rupiah ini tidak hanya memiliki nilai nominal yang besar, tetapi juga membawa risiko politis dan sosial yang signifikan jika tidak dikelola dengan amanah dan transparan.
“Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik. Jangan sampai ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tambahnya dengan penuh penekanan.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memang menjadi salah satu janji kampanye yang paling menarik perhatian masyarakat luas.
Namun, menurut Nurhadi, realisasi program ini harus disertai dengan kontrol yang efektif, terutama terhadap petugas lapangan dan mitra-mitra pelaksana.
Para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai ujung tombak distribusi, harus dipantau secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Nurhadi juga berbicara tentang pentingnya tindakan tegas dari Kepala BGN terhadap petugas yang terindikasi melakukan pungutan liar atau tindakan lain yang mempersulit masyarakat dalam mengakses program MBG.
“Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya dengan nada tegas.
Mengingat besarnya dana yang dialokasikan, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang tidak bisa ditawar. Untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat, dalam mengawasi jalannya program.
Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi kasus-kasus korupsi yang mencoreng nama baik pemerintah dan menghambat pelaksanaan program-program strategis lainnya.
Sebagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi, program MBG harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan dampak positif yang nyata.
Pemerintah, melalui BGN, harus memastikan bahwa semua elemen dalam program ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Pengawasan yang ketat dan sistem pengelolaan yang transparan akan menjadi kunci suksesnya program ini.
Menariknya, dalam konteks politik, alokasi dana besar ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program MBG dapat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk memastikan semua berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan menjadi sekadar janji kampanye, tetapi juga akan menjadi kenyataan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai penutup, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai harapan. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan program MBG dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. (*/stch)
