BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – DPRD Kabupaten Cilacap menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap Tahun 2025.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) X LKPJ Cilacap, Suheri, kinerja pemerintah daerah dalam periode ini dinilai secara umum telah menunjukkan hasil yang positif.
Sejumlah target pembangunan bukan hanya tercapai, tetapi bahkan beberapa di antaranya melampaui ekspektasi.
“Secara umum baik. Banyak capaian yang melampaui target, seperti pendapatan daerah di atas 100 persen, angka kemiskinan menurun, dan angka pengangguran terbuka juga turun,” ungkap Suheri dalam rapat yang berlangsung pada Kamis (28/5).
Penilaian ini memberikan gambaran optimis tentang perkembangan daerah, namun tidak serta merta mengabaikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depan.
Salah satu area yang menjadi perhatian khusus DPRD adalah pelayanan kesehatan.
Suheri menekankan bahwa layanan cuci darah harus diperkuat agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan akan layanan kesehatan yang memadai merupakan hak setiap warga negara.
“Kami berharap pemerintah daerah konsisten menjalankan aturan yang ada terkait pembebasan biaya pendidikan dasar,” tambahnya dengan tegas.
Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia.
DPRD mengingatkan bahwa keberlangsungan pendidikan dasar tanpa biaya sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak di Cilacap.
Lebih jauh, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan aset daerah secara lebih efisien, serta pengembangan potensi wisata dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Suheri, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah karena ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi.
“Ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi, sehingga potensi lokal harus benar-benar dimaksimalkan,” jelasnya.
Isu lain yang juga mencuat adalah tingginya angka perceraian di Cilacap. Fenomena ini bukan hanya soal statistik, melainkan mencerminkan tantangan sosial yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, DPRD meminta agar program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) diperkuat guna meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah tersebut.
Program semacam ini berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis dan edukasi bagi keluarga, sehingga dapat mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi keluarga.
Suheri berharap seluruh rekomendasi dari DPRD tidak sekadar menjadi formalitas belaka tetapi benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Harapan kami rekomendasi ini benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya dengan penuh harapan agar langkah-langkah konkret dapat segera diambil demi kemajuan Kabupaten Cilacap.
Ketika kita menilai hasil kerja pemerintah daerah melalui LKPJ, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada angka-angka statistik dalam laporan, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari warga Cilacap.
Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat terlaksana dengan baik. (*/stch/dda)
