BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam mendukung kesehatan dan kualitas pembelajaran para siswa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah keterlambatan distribusi makanan ke sejumlah sekolah.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada proses belajar mengajar karena makanan sering kali tiba setelah jam istirahat berakhir, bahkan dalam beberapa kasus baru sampai ketika para siswa telah pulang.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam kegiatan pembinaan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dirangkai dengan sosialisasi perlindungan jaminan kesehatan di Aula Sasana Abdi Praja Banjarnegara.
Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada kualitas menu yang disajikan, tetapi juga pada kesiapan seluruh sistem pendukung, mulai dari kondisi relawan hingga ketepatan distribusi makanan ke sekolah.
Menurutnya, relawan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program sehingga aspek kesehatan mereka harus menjadi perhatian bersama.
“Relawan adalah pejuang dalam menghadirkan pelayanan makan bergizi bagi siswa. Kesehatan mereka adalah hal yang vital dan tidak boleh dikesampingkan,” ujarnya.
Selain itu, Wakhid meminta seluruh pengelola SPPG mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan, terutama terkait waktu pengiriman makanan.
Ia menilai kedisiplinan distribusi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Program MBG.
“Banyak aduan bahwa makanan datang terlambat saat jam istirahat sudah usai, bahkan ketika siswa sudah pulang. Hal seperti ini tentu mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sebagai program yang menjadi perhatian publik, seluruh pihak harus bekerja lebih disiplin,” tegasnya.
Tak hanya soal distribusi, Pemkab Banjarnegara juga mengingatkan yayasan maupun mitra pelaksana agar memastikan seluruh relawan SPPG telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, dr. Dina Diana Permata, mengatakan perlindungan kesehatan bagi relawan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis.
Di Kabupaten Banjarnegara sendiri terdapat sekitar 4.815 relawan yang bertugas di 109 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, kepesertaan JKN dinilai harus menjadi prioritas agar para relawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
“Kami mendorong seluruh yayasan maupun mitra pelaksana agar proaktif mendaftarkan relawan yang belum menjadi peserta JKN. Perlindungan kesehatan akan memberikan rasa aman sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Harian Program MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, mengungkapkan bahwa evaluasi juga difokuskan pada pemerataan distribusi makanan, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.
Menurutnya, berbagai masukan dari Dinas Pendidikan akan dijadikan bahan penyempurnaan agar distribusi makanan dapat menjangkau seluruh sekolah secara tepat waktu tanpa mengganggu aktivitas belajar para siswa.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap hasil evaluasi ini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Dengan sistem distribusi yang lebih baik, dukungan relawan yang terlindungi, serta koordinasi antarlembaga yang semakin kuat, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan kualitas pendidikan anak-anak di Banjarnegara. (jud/stch/dda)
