BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga memperkuat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggandeng berbagai instansi lintas sektor.
Selain bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS juga melibatkan 32 personel TNI dan Polri untuk mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan.
Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh tahapan sensus berjalan efektif, akurat, dan tepat waktu.
Sinergi antarlembaga juga diharapkan mampu membantu petugas sensus dalam menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, menjelaskan bahwa dukungan lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan sekaligus meningkatkan kualitas data yang dihimpun.
“Khusus untuk BPR atau BKK yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten, pengisian kuesioner akan difasilitasi secara bersama. Kami memberikan kuesionernya, kemudian dikumpulkan dan diisi secara kolektif agar prosesnya lebih efektif,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten.
Dukungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus nasional tersebut.
Selain memberikan dukungan administratif, pemerintah daerah juga memperoleh akses terhadap sistem monitoring yang disiapkan BPS.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan pelaksanaan sensus secara berkala sehingga berbagai kendala dapat segera ditangani melalui koordinasi yang lebih cepat.
Tidak hanya pemerintah daerah, BPS Kabupaten Purbalingga juga menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Koordinasi ini difokuskan pada pendataan sektor jasa keuangan, khususnya perbankan dan lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Purbalingga.
Melalui kerja sama tersebut, OJK diharapkan dapat membantu mendorong bank maupun lembaga jasa keuangan agar bersikap kooperatif selama proses pendataan berlangsung.
Dengan demikian, petugas sensus dapat memperoleh data yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, BPS melibatkan sebanyak 32 personel TNI dan Polri bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kehadiran aparat tersebut bertujuan membantu koordinasi apabila ditemukan kendala yang memerlukan dukungan lintas instansi.
Sebelum diterjunkan, seluruh personel telah mengikuti pelatihan mengenai materi Sensus Ekonomi 2026, tata cara pendataan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pembekalan tersebut dilakukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan mekanisme pelaksanaan sensus.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu agenda nasional yang bertujuan memperoleh data lengkap mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan daerah, pengembangan investasi, hingga penyusunan program pemberdayaan pelaku usaha.
Melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, OJK, TNI, Polri, serta berbagai OPD, BPS optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat, terpercaya, serta mampu menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (alw/stch/dda)
