BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan evaluasi terhadap komponen pembentuk tarif angkutan udara menyusul penurunan harga avtur nasional yang berlaku mulai Sabtu, 1 Agustus 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara harga tiket pesawat yang tetap terjangkau bagi masyarakat dengan keberlangsungan operasional industri penerbangan nasional.
Evaluasi tersebut difokuskan pada komponen fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar yang menjadi salah satu unsur pembentuk tarif tiket pesawat.
Besaran biaya tambahan ini selama ini disesuaikan dengan perkembangan harga avtur sebagai bahan bakar utama pesawat.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menjelaskan bahwa evaluasi fuel surcharge dilakukan secara berkala dengan mengacu pada rata-rata harga avtur nasional yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan fuel surcharge berdasarkan perkembangan harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan data publikasi terbaru per 1 Agustus 2026, rata-rata harga avtur nasional tercatat sebesar Rp21.892 per liter.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator utama yang digunakan pemerintah dalam menghitung besaran fuel surcharge yang dapat dikenakan maskapai kepada penumpang.
Dari hasil evaluasi sementara, Kemenhub menetapkan bahwa besaran fuel surcharge yang dapat diterapkan maskapai maksimal mencapai 30 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan penerbangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya menetapkan batas maksimum.
Setiap maskapai tetap memiliki keleluasaan untuk menetapkan tarif di bawah batas tersebut sesuai strategi bisnis, tingkat persaingan, serta kondisi pasar.
“Maskapai tetap memiliki fleksibilitas untuk menetapkan tarif di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah sesuai strategi bisnis masing-masing,” jelasnya.
Selain melakukan evaluasi, Kementerian Perhubungan juga memperkuat pengawasan terhadap penerapan tarif tiket pesawat agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh maskapai menerapkan kebijakan tarif secara transparan dan akuntabel.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah antara lain kesesuaian tarif penerbangan dengan aturan yang berlaku, perkembangan harga avtur nasional, serta kepatuhan maskapai dalam mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang.
Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai komponen biaya yang dibayarkan saat membeli tiket pesawat.
Transparansi dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri transportasi udara.
Menurut Lukman, pemerintah akan terus memantau dinamika harga avtur karena fluktuasi harga bahan bakar memiliki pengaruh besar terhadap biaya operasional maskapai.
Oleh sebab itu, evaluasi tarif akan dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi pasar.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tarif angkutan udara tidak hanya mempertimbangkan kepentingan maskapai, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi udara.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Kemenhub berharap tarif tiket pesawat tetap kompetitif sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata maupun perekonomian nasional.
Selain itu, keberlanjutan industri penerbangan juga menjadi perhatian penting mengingat maskapai masih menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk biaya perawatan pesawat, suku cadang, nilai tukar mata uang, hingga harga bahan bakar yang terus mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar global.
Kementerian Perhubungan memastikan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan untuk menciptakan kebijakan tarif yang adil bagi seluruh pihak.
Dengan demikian, industri penerbangan nasional diharapkan tetap sehat, masyarakat memperoleh tarif yang wajar, dan konektivitas udara di Indonesia dapat terus terjaga secara berkelanjutan. (*/stch/dda)
