BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Operasional Bus Trans Banyumas terancam berhenti setelah anggaran subsidi yang tersedia diperkirakan hanya mampu menopang layanan hingga Agustus 2026.
Pemerintah Kabupaten Banyumas kini berpacu dengan waktu untuk mencari tambahan dana sebesar Rp15 miliar agar transportasi publik andalan masyarakat tersebut tetap dapat beroperasi.
Ancaman berkurangnya dukungan subsidi dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan layanan Trans Banyumas.
Meski kondisi keuangan daerah masih terbatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin agar layanan transportasi massal tersebut tidak berhenti melayani masyarakat.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan dirinya telah melakukan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Banyumas guna mencari solusi atas kekurangan anggaran subsidi yang mencapai Rp15 miliar.
Menurutnya, persoalan ini harus segera diselesaikan mengingat Trans Banyumas telah menjadi moda transportasi penting bagi masyarakat.
“Kurang sekitar Rp15 miliar subsidinya, pemerintah pusat katanya mau menghentikan. Tadi diskusi dengan teman-teman DPRD mencari uang Rp15 miliar dari mana,” ujarnya.
Sadewo menjelaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan operasional Trans Banyumas karena layanan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, keberadaan Trans Banyumas tidak hanya menjadi sarana transportasi umum, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan, memberikan alternatif perjalanan yang lebih terjangkau, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penghentian operasional bukanlah pilihan yang diinginkan pemerintah daerah.
“Tapi akan saya paksakan supaya jangan sampai berhenti, harus jalan terus,” tegasnya.
Bupati Banyumas mengaku tetap optimistis solusi terbaik dapat ditemukan meskipun kondisi anggaran sedang mengalami tekanan.
Ia meyakini dengan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pihak terkait, operasional Trans Banyumas masih dapat dipertahankan.
“Kalau saya yakin dicari solusinya pasti ada. Saya optimis saja, pokoknya saya mengharapkan Trans Banyumas tidak berhenti,” paparnya.
Selain mencari tambahan anggaran dari berbagai sumber, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mulai menyiapkan sejumlah skenario apabila upaya tersebut belum membuahkan hasil dalam waktu dekat.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan komunikasi dengan PT Banyumas Raya Transportasi sebagai operator layanan Trans Banyumas.
Pemerintah membuka kemungkinan mencari solusi pembiayaan alternatif agar operasional bus tetap berjalan hingga persoalan subsidi dapat diselesaikan.
Sadewo bahkan menyebut kemungkinan memanfaatkan pembiayaan melalui perbankan apabila memang menjadi jalan terakhir yang memungkinkan.
“Solusi paling buruk, karena saya background-nya pengusaha, ya hutang ke bank. Tapi yang suruh menanggung bunganya dari PT Banyumas Raya Transportasi, tapi saya belum tahu aturannya,” jelasnya.
Meski demikian, opsi tersebut masih sebatas wacana dan akan dipelajari lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, harapan terbesar Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap tertuju pada pemerintah pusat.
Pemkab masih berharap Kementerian Perhubungan tidak menghentikan subsidi operasional Trans Banyumas sehingga layanan transportasi publik tersebut dapat terus berjalan tanpa kendala.
Untuk itu, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menggandeng anggota DPR RI agar turut memperjuangkan keberlanjutan dukungan anggaran bagi operasional Trans Banyumas.
Keberlanjutan layanan Trans Banyumas dinilai penting karena telah menjadi salah satu moda transportasi publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat Banyumas dan sekitarnya.
Dengan tarif yang terjangkau dan jaringan rute yang terus berkembang, layanan ini berkontribusi terhadap peningkatan mobilitas warga sekaligus mendukung pembangunan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap solusi terkait kekurangan subsidi sebesar Rp15 miliar dapat segera ditemukan sebelum anggaran yang tersedia habis.
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menikmati layanan Trans Banyumas tanpa gangguan operasional dan program pengembangan transportasi publik di Banyumas dapat terus berlanjut. (res/stch/dda)
