BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren melalui penyusunan standar pengelolaan yang lebih baik.
Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar Forum Ngopi Bareng Kiai dan Gus di halaman Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kankemenag Kebumen pada Rabu (29/7) malam.
Forum yang berlangsung dalam suasana dialog tersebut dihadiri para pengasuh pondok pesantren, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Berbagai isu strategis dibahas bersama, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, tata kelola kelembagaan, perlindungan santri, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pondok pesantren.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, H Anif Solikhin, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program Gerakan Terpadu Pembinaan dan Sambang Pesantren (Go-Tren) yang mengusung tema Pesantren Berdaya, Negara Jaya.
Menurut Anif, hasil pembinaan dan kunjungan ke berbagai pesantren menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan solusi secara bersama-sama.
Oleh karena itu, Kemenag menghadirkan forum diskusi yang melibatkan para kiai, pengasuh pesantren, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Dari diskusi di lapangan kami menyadari masih banyak persoalan pesantren yang memerlukan solusi bersama. Karena itu kami menghadirkan forum Ngopi Bareng Kiai dan Gus agar pemerintah, pesantren, dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, Kementerian Agama ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pesantren disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Masukan dari para pengasuh pondok pesantren menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah menyusun standar pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan acuan bersama.
Standar tersebut diharapkan mencakup berbagai aspek penting, seperti kelayakan bangunan, keamanan lingkungan pesantren, perlindungan terhadap santri, tata kelola kelembagaan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
Anif berharap penyusunan standar tersebut mampu menciptakan sistem pengelolaan pesantren yang lebih profesional tanpa menghilangkan nilai-nilai khas pendidikan pesantren yang telah berkembang selama ini.
“Kami ingin kegiatan seperti ini terus berlanjut. Harapannya lahir kesepakatan bersama mengenai standar pengelolaan pesantren sehingga seluruh pesantren memiliki acuan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan yang aman, nyaman, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan santri,” katanya.
Selain membahas peningkatan kualitas pendidikan, forum juga menyoroti pentingnya penguatan administrasi kelembagaan pesantren.
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Kebumen, H Fahrudin, mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah pondok pesantren yang perlu melengkapi izin operasional serta memperbarui data pada Education Management Information System (EMIS).
Menurut Fahrudin, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan keagamaan.
Dengan data yang lengkap dan valid, program bantuan maupun pembinaan kepada pesantren dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
“Validitas data menjadi kunci. Karena itu kami mengajak seluruh pengelola pesantren segera melengkapi izin operasional dan memperbarui data EMIS secara berkala. Dengan data yang akurat, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pesantren,” jelas Fahrudin.
Pembaruan data EMIS juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pengelolaan pendidikan keagamaan di Indonesia.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan lembaga pendidikan, jumlah santri, tenaga pendidik, hingga kebutuhan fasilitas secara lebih efektif.
Forum Ngopi Bareng Kiai dan Gus diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pondok pesantren di Kabupaten Kebumen.
Selain menjadi ruang dialog, kegiatan ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi langsung dari para pengasuh pesantren sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan adanya standar pengelolaan pesantren yang disusun secara bersama, Kementerian Agama berharap seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kebumen dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperkuat perlindungan terhadap santri, serta menciptakan tata kelola kelembagaan yang semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan. (mam/stch/dda)
