BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Krisis kepemimpinan kepala sekolah negeri di Kabupaten Banyumas tidak hanya terbatas pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi juga merambah ke tingkat Sekolah Dasar (SD).
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 111 SD negeri masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Situasi ini menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi dunia pendidikan di daerah tersebut, karena banyaknya satuan pendidikan yang harus berjalan dengan kepemimpinan sementara.
Yusep Kurniawan, S.Pd.SD., M.Pd, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) SD Dinas Pendidikan Banyumas, menjelaskan bahwa pengisian kekosongan kepala SD akan dilakukan melalui jalur reguler dan non-reguler.
Skema ini diterapkan serupa dengan mekanisme pengisian kepala SMP yang saat ini juga sedang dalam proses.
Dengan data hingga akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 111 SD masih belum memiliki kepala sekolah definitif, langkah-langkah strategis perlu segera diambil.
Dalam pernyataannya, Yusep menegaskan pentingnya promosi dan mutasi dalam mengisi posisi-posisi kosong tersebut.
“Ratusan posisi kepala SD tersebut bakal diisi dengan promosi disertai dengan mutasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan manajemen sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten.
Dalam konteks ini, penataan manajemen tidak hanya berfokus pada pengisian jabatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kepala sekolah yang terpilih memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin institusi pendidikan.
Proses untuk mengisi kekosongan kepala sekolah kini berada dalam tahap administrasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Banyumas.
Yusep menjelaskan, “Prosesnya sudah di BKPSDM tidak lagi di kami. Kapan waktu dilaksanakannya pelantikan dan pengukuhan menjadi ranah mereka.”
Hal ini menunjukkan adanya transisi tanggung jawab antara Dinas Pendidikan dan BKPSDMD dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Yusep menargetkan agar dalam waktu dekat semua jabatan kepala sekolah definitif dapat segera terisi.
Namun, ia juga mengakui adanya tantangan dalam hal jumlah promosi guru sebagai kepala SD melalui jalur reguler.
Dari total 111 guru yang dipromosikan, sebanyak 59 orang di antaranya dipilih melalui jalur reguler setelah berhasil lulus tes substansi serta mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan.
Sementara itu, sisanya berasal dari jalur non-reguler yang diwajibkan mengikuti diklat setelah menjabat, dengan syarat sebelumnya mengikuti tes substansi.
Skema ini diterapkan untuk memastikan bahwa kompetensi para pemimpin baru dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat dasar sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Untuk jumlah kekosongan kepala SD yang masuk tahun ini dalam pendataan. Jelas ada penambahan,” pungkas Yusep.
Informasi terbaru mengenai situasi ini masih terus diperbarui untuk memetakan kebutuhan pengisian jabatan berikutnya secara lebih akurat.
Keberadaan Plt pada posisi-posisi kunci seperti kepala sekolah dapat berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.
Tanpa pemimpin definitif, proses pengambilan keputusan mungkin terhambat, inovasi dalam kurikulum bisa terabaikan, serta motivasi guru dan siswa dapat berkurang.
Oleh karena itu, urgensi untuk segera mengisi kekosongan ini sangat tinggi demi masa depan pendidikan anak-anak di Banyumas.
Dalam konteks yang lebih luas, tantangan serupa dapat ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia.
Banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan calon pemimpin yang memenuhi syarat serta memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Fenomena ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan dan dukungan bagi calon-calon kepala sekolah agar mereka siap menghadapi tuntutan zaman.
Sementara itu, Yusep berharap agar masyarakat dapat memahami situasi ini dan mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi kepemimpinan di sektor pendidikan.
Ia mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa melalui dukungan terhadap proses promosi dan mutasi guru.
Di tengah tantangan yang ada, ada harapan bahwa dengan adanya langkah-langkah strategis seperti promosi dan mutasi tersebut, kepemimpinan definitif di seluruh SD negeri dapat segera terwujud.
Dengan demikian, setiap siswa akan mendapatkan bimbingan dari pemimpin yang kompeten dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. (yda/stch/dda)
