BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah strategis menyusul belum terpenuhinya kuota peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar (SD) pada program Sekolah Rakyat Banyumas Tahun Ajaran 2026.
Sebanyak 53 kursi yang masih kosong untuk sementara dialihkan guna memenuhi kebutuhan peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kebijakan tersebut diambil agar kuota yang telah disediakan pemerintah tidak terbuang sia-sia, sekaligus memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal pada tahun ajaran baru.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) Dinas Sosial dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, membenarkan adanya pengalihan sementara kuota murid SD yang belum terisi.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah melalui prosedur administrasi yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih dahulu mengajukan surat permohonan resmi sebelum pengalihan kuota dilakukan.
“Surat permohonan ditandatangani Bupati,” ujar Joko kepada Radarmas, Selasa (21/7/2026).
Berdasarkan data terbaru, hingga Selasa (21/7), jumlah siswa yang telah diterima di jenjang SD Sekolah Rakyat Banyumas baru mencapai 27 orang.
Rinciannya terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.
Padahal, kuota yang tersedia untuk jenjang SD mencapai 90 peserta didik. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebanyak 53 kursi yang belum terisi.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan sisa kuota tersebut dengan mengalihkannya sementara ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki kebutuhan peserta didik lebih besar.
Meski demikian, Joko menegaskan bahwa peluang bagi calon siswa SD untuk mendaftar masih tetap terbuka.
Pengalihan kuota bukan berarti pendaftaran ditutup, karena proses penerimaan peserta didik masih berlangsung hingga akhir Juli 2026.
“Masih cukup waktu sampai akhir Juli,” katanya.
Pemerintah berharap masih ada tambahan pendaftar sehingga kuota SD dapat meningkat sebelum masa pendaftaran resmi berakhir.
Sementara itu, proses rekrutmen tenaga pendidik Sekolah Rakyat Banyumas tetap berjalan sesuai jadwal meskipun jumlah murid SD belum memenuhi target.
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari beberapa SD negeri telah mengikuti seleksi dan diterima menjadi guru di Sekolah Rakyat.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Banyumas, Yusup, menyebutkan guru PPPK yang bergabung berasal dari SD Negeri 1 Sokanegara, SD Negeri 4 Kalibagor, SD Negeri 1 Karanglewas Jatilawang, serta SD Negeri Dawuhan.
Para guru tersebut diketahui telah resmi diterima menjadi tenaga pendidik Sekolah Rakyat dan tidak lagi menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Mei 2026.
“Informasinya diterima dan sudah tidak digaji oleh kabupaten mulai bulan Mei,” jelas Yusup.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas dengan dukungan pemerintah.
Dengan adanya pengalihan sementara kuota dari jenjang SD ke SMP dan SMA, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap seluruh kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi calon peserta didik SD untuk mendaftar hingga batas akhir penerimaan, sehingga target jumlah siswa di seluruh jenjang pendidikan Sekolah Rakyat dapat tercapai sesuai rencana. (yda/stch/dda)
