BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Kepastian kuota pupuk subsidi menjadi sorotan utama bagi petani di kawasan Kecamatan Sumpiuh, yang baru-baru ini mendatangi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk berkonsultasi mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi.
Dengan kondisi pertanian yang terus berubah dan tantangan baru yang muncul, banyak petani merasa perlu mengklarifikasi posisi mereka terkait kebutuhan pupuk subsidi.
Koordinator BPP Kecamatan Sumpiuh, Fitriana, menjelaskan bahwa salah satu isu paling mendesak yang dikeluhkan oleh petani adalah masalah kartu tani mereka.
Banyak petani mengalami kendala berupa kartu tani yang terblokir atau bahkan sudah kedaluwarsa.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani, karena mereka takut tidak dapat menebus pupuk subsidi yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan usaha tani mereka.
“Salah satu permasalahan yang dialami oleh petani adalah kartu tani terblokir dan telah kedaluwarsa,” ungkap Fitriana pada Selasa (19/5).
Meski demikian, Fitriana menegaskan kepada para petani untuk tidak panik. Ia menambahkan bahwa kuota pupuk subsidi tetap terjamin dan akan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya.
Dalam upaya memfasilitasi proses penebusan pupuk, Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia telah mengimplementasikan sistem baru yang memungkinkan penebusan pupuk subsidi menggunakan KTP sebagai pengganti kartu tani.
Sistem ini dikenal dengan nama Integrasi Pupuk Bersubsidi atau I-Pubers.
Dengan adanya sistem I-Pubers tersebut, para petani yang menghadapi kendala pada kartu tani kini dapat lebih mudah melakukan penebusan pupuk subsidi tanpa harus khawatir akan status kartu mereka.
Langkah inovatif ini diharapkan dapat memperlancar distribusi pupuk kepada petani yang benar-benar membutuhkan dukungan dalam pertanian mereka.
Fitriana juga mencatat bahwa beberapa petani datang untuk berkonsultasi tentang kemungkinan menambah kuota pupuk bersubsidi, mengingat luasan sawah yang mereka garap telah bertambah.
Permintaan tambahan kuota ini wajar muncul akibat perluasan lahan pertanian, di mana banyak petani kini mengelola area lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Namun, tidak hanya persoalan kuota yang menjadi perhatian. Sejumlah petani juga baru saja mendaftarkan lahan sawah mereka agar dapat memperoleh akses terhadap pupuk subsidi tersebut.
Dalam proses pendaftaran ini, para petani membawa beragam persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan alokasi pupuk subsidi.
Di antara dokumen tersebut adalah fotokopi KTP, Kartu Keluarga, hingga Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas lahan sawah yang akan digarap.
Penyuluh pertanian di BPP kemudian melakukan pengecekan secara mendetail terhadap semua berkas yang diajukan oleh para petani.
Mereka memberikan penjelasan mengenai prosedur untuk memperoleh alokasi pupuk subsidi dengan jelas dan rinci agar semua pihak memahami langkah-langkahnya.
Untuk mendapatkan hak atas pupuk subsidi ini, setiap petani harus terlebih dahulu terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Penting untuk dicatat bahwa proses pemutakhiran data dalam e-RDKK tidak selalu dibuka setiap saat, sehingga waktu menjadi faktor penting dalam pengajuan permohonan.
Oleh karena itu, bagi para petani yang baru mendaftar atau mengajukan tambahan kuota, mereka diminta untuk bersabar hingga periode pemutakhiran data dibuka kembali.
“Bagi petani yang mendaftar baru dan menambah kuota, akan didaftarkan tapi menunggu periode pemutakhiran data e-RDKK dibuka lagi. Persyaratan yang telah dibawa kami simpan dulu,” jelas Fitriana lebih lanjut.
Dalam setiap konsultasi tersebut, penyuluh memastikan bahwa seluruh data yang diajukan oleh para petani akurat dan sesuai dengan kondisi lahan pertanian aktual mereka.
Proses pengecekan dilakukan secara teliti untuk menjamin validitas dari semua dokumen administrasi termasuk luas sawah seperti tercantum dalam SPPT.
Semua langkah ini ditujukan agar penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Situasi saat ini menunjukkan betapa pentingnya akses terhadap sumber daya pertanian seperti pupuk subsidi bagi para petani di Sumpiuh.
Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah dan dukungan sistem digital seperti I-Pubers, harapannya adalah agar semua petani dapat merasakan manfaat secara langsung tanpa terhalang oleh masalah administratif. (fij/stch/dda)
