BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Setelah lama tak terlihat di panggung publik, Novel Baswedan, mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini kembali dengan peran strategis yang baru.
Dia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia.
Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya institusi Kepolisian, yang diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk membantu berbagai kementerian dan lembaga negara dalam meningkatkan penerimaan negara dari beragam sektor.
Satgas ini bertujuan untuk memastikan agar keuangan negara terkelola dengan baik dan mencegah kebocoran dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat terus berjalan tanpa hambatan yang berarti. Kehadiran Satgassus ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai bahwa pelibatan mantan penyidik KPK dalam tugas-tugas di luar institusi antikorupsi merupakan langkah yang mendukung sinergi antarlembaga.
“Selamat untuk teman-teman. Upaya optimalisasi penerimaan negara itu sangat erat kaitannya dengan pencegahan korupsi,” ujar Budi kepada wartawan pada Senin (16/6).
Menurut Budi, pengelolaan sumber penerimaan negara yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk menekan praktik korupsi.
“Alhasil, pendapatan ke kas negara bisa lebih optimal. Sinergi seperti ini tentu bisa memberikan dampak nyata,” imbuhnya.
Satgassus ini dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai Kepala Satgas dengan Novel Baswedan sebagai wakilnya.
Keduanya memiliki rekam jejak yang solid dalam pengelolaan tata pemerintahan dan investigasi korupsi. Anggota Satgas lainnya, Yudi Purnomo Harahap, menjelaskan bahwa tim ini bukanlah pendatang baru dalam dunia pemberantasan korupsi.
“Mereka sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi. Kami berharap pengalaman ini bisa membantu kementerian meningkatkan penerimaan negara,” jelas Yudi.
Dalam enam bulan terakhir, Satgassus telah aktif bergerak. Mereka melakukan koordinasi dan pendampingan dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah di sektor kelautan dan perikanan. Tim Satgas terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Mereka melakukan kunjungan ke pelabuhan di Jawa Timur pada Mei lalu, dan melanjutkan dengan kunjungan ke Pelabuhan Benoa di Bali pada Juni 2025.
“Satgassus berusaha memetakan akar persoalan dan menawarkan solusi agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan bisa meningkat,” kata Yudi.
Langkah ini membuktikan bahwa semangat untuk memberantas kebocoran keuangan negara tidak hanya berhenti di KPK. Gerakan pencegahan korupsi dan peningkatan penerimaan negara kini berjalan berdampingan di bawah bendera Satgas yang dipimpin oleh para mantan penyidik antikorupsi.
Dengan integrasi dan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. (*/stch)
